MEDAN, www.harianmetro.id/ – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (3/6/2026).
Menurut Sulaiman, masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat.
"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.
Ia menekankan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang sebagai agenda administratif tahunan semata. Ketiga program tersebut merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen, rapat, maupun presentasi.
"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," tegasnya.
Menurutnya, kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama reformasi birokrasi. Selain itu, perubahan budaya kerja birokrasi, pembangunan zona integritas yang substantif, serta penguatan transformasi digital perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
"Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya adalah upaya mengembalikan birokrasi kepada tujuan utamanya, yakni melayani masyarakat secara efektif dan berkeadilan," katanya.
Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut menjadi momentum evaluasi yang jujur sekaligus langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.
"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bukan hanya sibuk bekerja, tetapi birokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat. Birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, unggul, maju, dan berkelanjutan," pungkasnya.(rel)
