MEDAN, www.harianmetro.id/ – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Pemerintah Pusat untuk mempertahankan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Sumut pada tahun 2027 mendatang. Bobby berharap nominalnya tidak dipangkas dan tetap setara dengan anggaran pemulihan pascabencana tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp 6 triliun.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).
Menurut Bobby, bayang-bayang dampak bencana alam dahsyat pada tahun 2025 lalu masih sangat terasa, terutama pada lesunya roda perekonomian warga di wilayah terdampak.
"Kami berharap pada tahun 2027 nanti, alokasi TKD untuk daerah yang terdampak bencana ini tetap disamakan dengan tahun 2026. Harapan besar kami, ketika TKD ini kemarin sudah dikembalikan (ke nominal semula), nilainya bisa dipertahankan untuk tahun anggaran 2027," ujar Bobby.
Bobby memaparkan, Pemerintah Pusat sebelumnya telah mengembalikan alokasi TKD untuk wilayah Sumut hingga menyentuh angka sekitar Rp 6 triliun. Dari total dana tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kecipratan sekitar Rp 1,1 triliun yang dialokasikan khusus untuk mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi di zona bencana.
Guna memastikan anggaran jumbo tersebut tepat sasaran, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menegaskan bahwa Pemprov Sumut sangat terbuka untuk diawasi.
"Kami berkomitmen penuh mengawal TKD yang diberikan. Kami juga sangat siap untuk terus dimonitoring pelaksanaannya, baik yang sedang berjalan hari ini maupun ke depannya," tegasnya.
Sentil Kepala Daerah, Minta Anggaran Langsung Menyentuh Rakyat
Tak hanya melayangkan harapan ke Pemerintah Pusat, Bobby juga memberikan peringatan keras kepada para Bupati dan Wali Kota di Sumut. Ia meminta agar tambahan anggaran dari pusat ini benar-benar dikonversi menjadi program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis depan bencana.
”Tolong pastikan tambahan anggaran ini lari ke program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat terdampak bencana, baik itu pembangunan infrastruktur fisik yang rusak maupun program pemberdayaan nonfisik,” cetus Bobby.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut untuk membuang ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. Pemprov Sumut, lanjutnya, siap bersinergi penuh agar pemulihan ekonomi warga bisa melesat lebih cepat.
Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memang telah menggelontorkan tambahan dana TKD sebesar Rp 10,68 triliun untuk tiga provinsi yang dihantam bencana. Sumut menjadi penerima porsi terbesar.
”Rinciannya, Sumut menerima Rp 6,35 triliun, Aceh sebesar Rp 1,65 triliun, dan Sumatera Barat mendapatkan Rp 2,63 triliun,” urai Fatoni.
Fatoni pun mengapresiasi langkah cepat para kepala daerah di Sumut yang langsung melakukan penyesuaian APBD 2026 lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) demi mengunci tambahan dana TKD ini. Namun, ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak sekadar ‘parkir’ di kas daerah.
”Kami sangat berharap anggaran ini segera dieksekusi dan direalisasikan di lapangan, agar dampaknya bisa langsung menolong masyarakat,” pungkas Fatoni.
Agenda penting ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran Bupati dan Wali Kota se-Sumut.(rel)
