METRO,BINJAI | Gelombang kritik terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat tepatnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) terus bergulir hingga ke daerah.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi mahasiswa di Kota Binjai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Perjuangan, Rabu (17/6/2026), dengan tuntutan utama agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai bermasalah dari sisi tata kelola dan pengawasan.
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Binjai tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan mahasiswa yang berkembang secara nasional. Sejumlah isu yang sebelumnya mencuat dalam aksi mahasiswa di Jakarta kini mulai bergema di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Prabowo-Gibran Gagal” serta “Tutup MBG dan KMP”, para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
Menurut massa aksi, program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran, transparansi pelaksana, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah terlalu fokus pada proyek-program populis yang menyedot anggaran besar, sementara masih banyak persoalan mendasar masyarakat yang belum terselesaikan, mulai dari lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Program ini tidak memberikan manfaat langsung secara merata kepada masyarakat. Anggaran yang begitu besar berpotensi menjadi ruang penyimpangan apabila pengawasannya lemah. Negara seharusnya lebih memprioritaskan sektor yang benar-benar mendesak,” ujar salah seorang peserta aksi.
Massa juga menyoroti keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurut mereka tidak seluruhnya dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang gizi atau kesehatan masyarakat.
Mahasiswa mempertanyakan proses penunjukan dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan program tersebut. Mereka menilai pemerintah harus membuka secara transparan mekanisme rekrutmen, pengelolaan, hingga aliran anggaran agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Isu ini sendiri sejalan dengan perdebatan yang berkembang di tingkat nasional. Sejak diluncurkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan dengan nilai anggaran terbesar dalam pemerintahan saat ini. Besarnya dana yang dialokasikan membuat sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, pengamat kebijakan publik, hingga organisasi masyarakat sipil, mendorong adanya pengawasan ketat guna mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih yang juga menjadi sasaran kritik mahasiswa dinilai berpotensi menghadapi persoalan serupa apabila tidak dibangun dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Mahasiswa menilai pengalaman berbagai program ekonomi berbasis bantuan pemerintah pada masa lalu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan sering berujung pada penyimpangan anggaran dan kegagalan program.
Puluhan personel kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi aksi untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung aman dan tertib. Arus lalu lintas di kawasan Tugu Perjuangan sempat mengalami perlambatan, namun secara umum situasi tetap kondusif.
Aksi mahasiswa di Binjai menjadi sinyal bahwa kritik terhadap program-program pemerintah tidak lagi hanya terpusat di Jakarta, melainkan telah menjalar ke daerah. Di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk berbagai program prioritas, tuntutan akan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas publik menjadi isu yang semakin sulit diabaikan oleh pemerintah.
Bagi mahasiswa, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya program, melainkan bagaimana uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat luas. Jika pengawasan lemah dan pelaksanaan tidak profesional, maka program sebesar apa pun berisiko berubah menjadi beban fiskal sekaligus membuka celah bagi praktik korupsi yang selama ini menjadi musuh utama pembangunan nasional. (Done)
