Jakarta | Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titiek meminta agar perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.
“Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
“Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.
Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar pada Rabu (16/7).
“Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.
Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman menyayangkan sejumlah perusahaan besar terindikasi melakukan pengoplosan beras premium dengan beras berkualitas rendah. Dia menilai tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng tata niaga pangan nasional serta mengkhianati perjuangan petani.
Praktik ini diketahui setelah dilaksanakannya investigasi oleh Kementerian Pertanian. Hasilnya, di sejumlah wilayah ditemukan beras bermerek dijual dengan harga premium, tapi isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai dengan standar mutu beras premium.
“Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).
Amran menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pengoplosan. Dia menyebutkan praktik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan. (*)
