— Medan. Praktisi Pendidikan dan Kader Al Washliyah, Dr KRT H. Hardi Mulyono Surbakti, MAP., mengecam prilaku dan ucapan Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, saat menerima unjukrasa massa Al Washliyah di Kantor Bupati Deliserdang, pada Senin (26/5/2025).
“Sedikitpun tak mencerminkan prilaku sebagaimana layaknya seorang Wakil Bupati yang digaji rakyat. Brutal, provokatif dan seperti orang tak berpendidikan,” tegas Hardi Mulyono, Selasa (27/5/2025).
Viral di media sosial, saat berbicara di hadapan ribuan massa Al Washliyah yang berunjukrasa masalah tanah Al Washliyah di Galang yang ditempati SMP 2 Galang milik Pemkab Deliserdang, Lom Lom dengan lantang tanpa etika mengatakan, bahwa “Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin. Kalau saudara-saudara kader Al Washliyah, silahkan baca, ini kabupaten nahdliyin,” teriak Lom Lom, yang disambut lemparan botol air mineral dan umpatan para pengunjuk rasa.
Menurut Hardi Mulyono, pernyataan Lom Lom tersebut memperlihatkan bagaimana lemahnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap struktur sosial kemasyarakatan di Kabupaten Deliserdang, kabupaten yang telah memberinya kehormatan sebagai Wakil Bupati periode 2024-2029.
“Silahkan si Lom Lom menjadi nahdliyin. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa Deliserdang adalah kabupaten nahdliyin, apalagi sampai memprovokasi Nahdlatul Ulama dengan Al Washliyah,” tegas Hardi Mulyono, mantan Rektor UMN Al Washliyah Medan tersebut.
Hardi Mulyono pun mengecam etika Lomlom sebagai Wakil Bupati di dalam menghadapi warganya yang melakukan unjukrasa. “Wakil Bupati itu bukan jabatan preman. Kalau tak mampu jadi pejabat, mundur saja. Lagipula, yang melakukan unjukrasa itu adalah warganya sendiri, warga yang mungkin memilih Lom Lom pada Pilkada lalu. Dan yang pasti, mereka ini adalah warga yang membayar gaji seorang wakil bupati,” kecamnya.
Selain mengecam prilaku dan ucapan Lom Lom yang tidak beretika dan minim pengetahuan, Hardi Mulyono juga mengingatkan Wakil Bupati dan Pemkab Deliserdang untuk tidak bersikap arogan di dalam menghadapi protes dan gugatan masyarakat.
“Kepala Daerah diberi amanah oleh rakyat untuk menyejahterakan rakyatnya. Untuk semua tugas dan tanggungjawab tersebut, rakyat kemudian membayar gaji para kepala daerah dan wakilnya. Jadi, bupati dan wakil bupati jangan arogan kepada rakyatnya,” tegas Hardi Mulyono.
Aksi unjukrasa massa Al Washliyah tersebut, kata Hardi, dikarenakan tidak adanya niat baik Pemkab Deliserdang untuk meninggalkan lahan milik Al Washliyah seluas 35.000 m2 di Desa Petumbukan Galang, yang sebahagian lahannya terdapat bangunan SMPN-2.
“Itu lahan waqaf dari ummat, berdosa jika dialihkan. Kami akan mempertahankannya,” ucapnya.
Menurut Hardi, ucapan Lom Lom yang menyatakan Deliserdang adalah kabupaten nahdliyin, itu seperti mengancam ummat Al Washliyah bahwa tanah di Galang itu adalah milik NU. “Brutal sekali omongan Wakil Bupati Deliserdang ini. Kalau tak mampu jadi pejabat, mundur saja. Tak beretika,” tegas Hardi.
Wakil Bupati (Wabup), Lom Lom Suwondo SS mengklarifikasi pernyataannya yang mengatakan, Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin.
Sebutan Nahdliyin yang dimaksud adalah ditujukan untuk para kader Al Washliyah. Nahdliyin sendiri bisa diartikan sebagai kebangkitan. Artinya, Deliserdang Kabupaten Nahdliyin adalah Deliserdang sebagai kabupaten kebangkitan Al Washliyah.
“Maksud saya tadi itu, Kabupaten Deliserdang adalah kabupaten Nahdliyin yaitu Al Washliyah,” katanya usai pertemuan Bupati dengan perwakilan Al Washliyah di Aula Cendana, Kantor Bupati Deliserdang yang selanjutnya dirilis di sejumlah media.
Nahdliyin Bukan Al Washliyah
Sementara itu mencari kata yang dimaksud Nahdliyin di google disebutkan Nahdliyin adalah sebutan bagi pengikut dan anggota ormas NU.
Dan sebutan Nahdliyin itu bukan hal yang baru dan seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Nahdliyin itu Nahdatul Ulama (NU) ormas Islam.
(Red/red)
