Mwdandaily.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025, di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu (21/9/2025). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri memberikan sejumlah arahan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden RI. Antara lain tentang penguatan Kamtibmas, efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan PAD dengan kebijakan-kebijakan yang tidak membebani masyarakat, serta memaksimalkan peluang-peluang dari program prioritas Presiden RI yang dilaksanakan di daerah untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Terkait hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby menyampaikan komitmennya dan siap menyukseskan program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tentunya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen kuat agar terlaksananya roda pemerintahan yang baik, serta ikut berkontribusi menyukseskan program-program prioritas Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” ujar Bobby.
Sejumlah langkah-langkah yang telah dijalankan selama ini dengan membangun kolaborasi, baik antara Pemprov Sumut dengan pemerintah pusat, maupun dengan pemerintah daerah se-Sumut. Arahan Mendagri tersebut telah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan.
“Seperti memperkuat Kamtibmas, pengadaan pasar murah, realisasi program MBG, penguatan UMKM, serta mendorong agar koperasi desa/kelurahan dapat berjalan secara maksimal dan program-program lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Rakor Pemerintahan se-Sumatera menjadi platform penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini esensial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan di seluruh wilayah Sumatera.
Mendagri menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan se-Sumatera ini berfokus pada dua isu utama. Pembahasan meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terkini yang menjadi perhatian nasional.
Selain itu, Rakor itu juga membahas antisipasi terhadap berbagai problematika yang mungkin muncul pada tahun anggaran 2025. “Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir kendala dan memastikan kelancaran program pemerintah di daerah,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Selain itu juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.
(red)
