MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong bupati/walikota se-Sumut untuk memaksimalkan program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, ini akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Tahun 2024, rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak menurut BPS sebesar 73,47%. Itu berarti ada sekitar 400.000 lebih rumah tangga yang belum bisa mengakses hunian layak (dengan hitungan jumlah rumah tangga 1.500.000 di Sumut).
“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI, jadi perlu kita maksimalkan program ini terutama kabupaten/kota, karena akan banyak membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah, apalagi program ini memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat,” kata Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (30/6), usai Rakor bersama BP Tapera secara virtual.
FLPP memberikan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Uang muka untuk rumah program FLPP hanya 1% dari harga rumah dengan suku bunga 5% flat. Harga rumah di Sumut menurut FLPP sebesar Rp166 juta, maka uang mukanya yang dibutuhkan sekitar Rp1 juta lebih.
“Ini benar-benar terjangkau, suku bunga juga lebih rendah dari KPR lainnya, banyak keuntungan yang didapat masyarakat bila ini kita maksimalkan, kita persiapkan yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan lancar,” kata Bobby Nasution.
Menurut keterangan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, hingga 25 Juni 2025 realisasi FLPP di Sumut masih 4,32% atau sebanyak 5003 unit. Oleh karena itu, menurutnya perlu disosialisasikan secara masif agar program ini bisa mencapai target.
Program FLPP ini, menurut Heru, memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat, selain uang muka yang ringan, program ini juga mewajibkan menjual rumah yang tersedia. Kemudian dipermudah dengan pengajuannya lewat aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep ) dan melihat rumah yang tersedia di sikumbang.tapera.go.id.
“Kita di program ini tidak menjual desain, setengah jadi, tetapi yang ready stok, debitur juga kita minta untuk melihat langsung rumah yang dipilih di marketplace yang kita bangun, selfie di sana memastikan rumah tersebut memang sesuai, kita tidak ingin masyarakat mendapat rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar,” kata Heru, melalui teleconference.
Heru juga menjelaskan program ini diawasi ketat oleh berbagai 20 asosiasi pengembang yang terdaftar di aplikasi SIRENG dan lokasi perumahan juga terdaftar di SIKUMBANG. Dengan begitu memperkecil kemungkinan untuk kontraktor-kontraktor yang membangun rumah tidak sesuai dengan spek yang ditentukan.
“Harapan kita seperti itu, semua berjalan by system, diawasi ketat, jadi masyarakat tidak akan mendapatkan rumah yang retak dindingnya, sanitasinya buruk, jalannya tidak ada karena mereka sudah mengecek langsung dan kita juga sudah mengecek langsung,” kata Heru.
Hadir pada pertemuan ini bupati/walikota se-Sumut dan Plh Sekdaprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD terkait kabupaten/kota serta jajaran BP Tapera. (Red)
