MEDAN-Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menggelar Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di kantornya Jalan Asrama Medan Rabu (31/5/2023).
Apel Siaga tersebut ditandai dengan melepas burung merpati ke udara oleh Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin bersama jajarannya.
Nurul menyebutkan, dengan Apel Siaga ST2023 ini BPS Sumut siap mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Apel Siaga Sensus Pertanian ST2023 serentak dilakukan di seluruh Indonesia ini merupakan bagian dari persiapan serius yang dilakukan BPS Sumut dalam menyambut pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023 yang akan dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
Kegiatan apel siaga ini memastikan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas penting dengan penuh tanggung jawab.
Dijelskannya, data hasil ST2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian.
Karena itu, kepada seluruh pegawai BPS se- Sumatera Utara dan petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab.
Apel Siaga ST2023 menjadi momentum untuk membangun kolaborasi yang kuat antara BPS Sumut, stakeholder eksternal dan masyarakat demi mencatat perkembangan pertanian Sumut.
Menurut Hasanudin, Apel Siaga ST2023 ini menjadi momen penting untuk menyatukan komitmen bersama, dalam menyukseskan ST2023.
Ia menjelaskan sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi dari Badan Pangan Dunia (FAO), setiap negara harus menyelenggarakan Sensus Pertanian minimal 10 tahun sekali.
Sejak pertama kali dilaksanakan pada 1973, Sensus Pertanian ini menjadi sensus pertanian ketujuh di Indonesia.
Bersama Indonesia, tahun ini ada 17 negara lain yang juga akan melaksanakan sensus pertanian.
Di Sumatera Utara, pertanian memegang peran penting. Sektor Pertanian masih merupakan sektor andalan utama di daerah ini.
Kontribusi sektor ini merupakan yang terbesar terhadap perekonomian Sumut, sebesar 23,68 persen di Triwulan I 2023.
Dalam pencanangan ST2023 oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 Mei 2023 menyatakan sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga akurasi data sangat diperlukan untuk menghasilkan akurasi kebijakan.
Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Sumatera Utara menyerap tenaga kerja tertinggi yaitu mencapai 29,41 persen tenaga kerja pada Februari 2023.
Karena itu, hasil pendataan yang berkualitas dan bermanfaat menjadi harga mati. Untuk mencapai kualitas dan kebermanfaatan data yang diharapkan, BPS telah melakukan sejumlah langkah pembaharuan.
Pertama, ST2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu kepada program FAO bernama World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020.
Kedua, pengumpulan data ST2023 bukan hanya dilaksanakan dengan metode konvensional, dimana petugas mengunjungi responden secara door-to-door menggunakan kertas dan pensil (Paper and Pencil Interviewing/PAPI).
Melainkan juga menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), dimana petugas tetap mendatangi responden namun pendataannya menggunakan gadget.
Metode lain yang digunakan adalah CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian data secara mandiri. Pendataan secara digital masih dilakukan di Medan.
Ketiga, ST2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian dan juga pendapatan petani sebagai proxy kesejahteraan petani.
Pelaksanaan ST2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil.
Data hasil ST2023 juga digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan sebagai benchmark statistik pertanian yang ada saat ini.
“Hal terpenting, data ST2023 diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan,” harapnya.
Turut hadir dalam apel siaga ini adalah perwakilan dari OPD diantaranya Dinas Kominfo Sumut, Dinas Ketahan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut dan perwakilan dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumut.(swisma)
