MEDAN – Pengadilan Negeri Lubukpakam akhirnya menggelar sita eksekusi tanah seluas 32 hektar milik Al Washliyah di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, Sumut, Senin (13/5/2024).
Sita eksekusi dengan Nomor: 22/Pdt.Eks/2023/PN Lbp Jo. 55/Pdt G/2012/PN LP tertanggal 13 Desember 2023, dihadiri Juru sita PN Lubukpakam, Bistok, Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi (PB Al Washliyah), Ade Zainab Taher SH, Akmal Samosir dari PW Al Washliyah Sumut, Kasat Intel Polres Belawan AKP Zul Efendi SH.
Proses pembacaan berita acara sita eksekusi berjalan lancar dengan pengamanan dari jajaran Polres Belawan, TNI serta Satpol Pol PP berjalan lancar.
Kuasa Hukum PB Al Washliyah Ade Zainab Taher SH didampingi Kuasa PB Al Washliyah Ismail Efendi dan Akmal Samosir dalam jumpa persnya, Selasa (14/5/2024), di Medan, mengatakan, proses Sita Eksekusi sudah beberapa kali tertunda karena situasi yang tidak kondusif. Namun, sita eksekusi berjalan lancar setelah pihak aparat keamanan terus mengawal proses.
“Sebelumnya kita memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 55/Pdt.G/2012/PN LP, tanggal 10 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PDT/2014/PT MDN, tanggal 4 September 2014 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1485 K/Pdt/2016, tanggal 6 Desember 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Indonesia Nomor 177 PK/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), dalam perkara antara Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) dengan para 62 penggugat,” jelasnya.
Ade Zainab Taher menambahkan, PB Al Washliyah memperoleh tanah tersebut berdasarkan SK badan Pertahanan Nasional Nomor 42 tahun 2002, yang tidak memperpanjang HGU. Selanjutnya PB Al Washliyah mengikuti proses. Dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertama bahwa untuk mendapatkan tanah itu harus persetujuan Menteri BUMN. Selanjutnya setelah persetujuan dilakukan pembayaran berdasarkan keputusan tim penentu harga yang dibentuk.
“Saat itu kita bayar pertama seluas 30 hektar dan pembayaran ke 2 setelah dilakukan pengukuran atas tanah yg dimohonkan ternyata luasnya 32 Ha. Atas kelebihan 2 Ha itu juga kita bayar. Kedua tahap pembayaran tersebut langsung ke rekening PTP 2 bukan ke rekening pribadi. Sehingga totalnya jadi 32 hektar. Kita langsung selesaikan pembayaran,” sebut Ismail Efendi.
Berikutnya dilakukan proses sertifikat kepada BPN dan sebelum ke proses itu telah mendapat izin peruntukan dari Gubernur Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Gubsu Rudolf Pardede. Selanjutnya dilakukan proses sertifikasi di BPN.
“Saat mengajukan itu sudah masuk perkara di PN Lubukpakam yang sama sekali kita tidak ketahui,” katanya.
Tepatnya tahun 2005, ada kelompok tani mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut yang totalnya mencapai 106 hektar, termasuk di dalamnya tanah 32 hektar yang dimiliki PB Al Washliyah, yang telah diganti rugi kepada PTPN 2 Persero.
“Kelompok tani menggugat PTPN II, dan termasuk kita masuk dalam luas yang digugat,” jelasnya.
Selanjutnya proses berperkara bergulir hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1485 K/Pdt/2016, tanggal 6 Desember 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Indonesia Nomor 177 PK/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) keluar putusan inkrah yang dimenangkan oleh PB Al Washliyah.
“Kita terus memperjuangkan hak sebagai warga negara yang taat hukum. Kita sampaikan ke DPRD Sumut, DPR RI dan Polda Sumut mengenai persoalan ini,” tegas Ade Zainab Taher.
Namun kondisi lahan 32 hektar tersebut pada 2004.pada waktu pembayaran ganti rug tidak ada bangunan sebanyak saat ini kecuali bangunan satu bangun yg telah bayar ganti kepada pemiliknya . Tapi sekarang sudah berdiri bangunan rumah yang dihuni ratusan orang yang tidak jelas status kepemilikan di tanah Al Washliyah tersebut.
“Dasar mereka apa, kok tiba-tiba mengaku pemilik tanah,” tegas Ade Zainab Taher.
Dia menambahkan proses sita eksekusi sebenarnya akan dilakukan setelah adanya putusan inkrah pada 5 Mei 2020.
“Namun karena Covid-19, permohonan itu dimohonkan tanggal 31 Juli 2023 yang lalu kami ajukan permohonan eksekusi, dan ditetapkan oleh pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 13 Desember 2023, namun hanya pihak PB Al Washliyah yang hadir sama termasuk pada proses sita eksekusi kemarin,” ungkapnya.
Segera Dituntaskan
Usai proses sita eksekusi, sebut Ade Zainab Taher, maka selanjutnya akan dilakukan pengukuran lahan oleh BPN dan pengosongan lahan.
Dalam proses itu, BPN akan melakukan pengukuran lahan untuk dilakukan penertiban sertifikat.
“Nanti BPN akan bertindak sesuai putusan hukum untuk dilakukan penertiban sertifikat tanah tersebut,” katanya.
Setelah itu, lanjut Ade Zainab Taher akan dilakukan pengosongan lahan. “Sebenarnya tali asih itu tidak ada, karena status masyarakat di tanah Al Washliyah itu sebagai apa, dasarnya apa menduduki lahan itu. Toh surat mereka tidak ada,” tukasnya.
Namun begitu, Ismail Efendi menimpali bahwa Al Washliyah masih mengedepan hati nurani dengan memberikan tali asih. “Jadi tali asih itu bukan ganti rugi, hanya bentuk bantuan,” kata Ismail Efendi seraya menyebutkan dalam waktu dekat akan memasang plang di lahan tanah seluas 32 hektar milik Al Washliyah.
Disinggung penggunaan tanah itu ke depan, Ismail Efendi menyebutkan, PB Al Washliyah akan melakukan kegiatan Organisasi membangun Lembaga Pendidikan, Al Washliyah Center dan Usaha Organisasi Al Washliyah.
“Intinya tahun 2024 ini semua proses kita selesaikan termasuk terbitnya sertifikat kepemilikan,” tegas Ismail Efendi sembari mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait, aparat keamanan Polri, TNI dan satpol PP yang mengawal proses sita eksekusi hingga proses pengosongan lahan yang dalam waktu dekat dilakukan. (Red)
