JAKARTA – Rencana strategis PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105 ribu unit mobil pikap asal India menuai gelombang penolakan yang semakin luas. Nilai impor yang mencapai Rp24,66 triliun ini dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah kontraproduktif terhadap upaya penguatan industri otomotif dalam negeri.
Kritik tajam disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian. Ia menilai kebijakan impor kendaraan dalam bentuk utuh atau Completely Built Up (CBU) tersebut sebagai bentuk “kejahatan ekonomi terselubung” yang dapat memicu deindustrialisasi dini.
“Ini bukan hanya soal salah kebijakan, tapi ini potensi deindustrialisasi. Ketika industri kita mampu memproduksi, mengapa harus impor CBU? Ini sama saja merendahkan kapasitas bangsa sendiri,” tegas Aminullah dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Dalih Efisiensi Dipertanyakan, KPK Diminta Turun Tangan
Aminullah secara khusus menyoroti alasan efisiensi anggaran sebesar Rp46,5 triliun yang dikemukakan oleh manajemen PT Agrinas. Menurutnya, argumen tersebut hanyalah pembenaran administratif yang berpotensi menutupi praktik ekonomi rente. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, yang dinilai tidak berpihak pada produk lokal.
Lebih lanjut, ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa ini.
“KPK harus memeriksa, termasuk aktor intelektual di balik rencana ini. Jika ada indikasi penyimpangan atau praktik rente yang mematikan industri lokal, itu harus dibuka dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi,” ujarnya.
Ancaman Deindustrialisasi dan Hilangnya Kepercayaan Investor
Kekhawatiran utama yang mengemuka adalah perubahan fundamental struktur ekonomi. Alih-alih menjadi basis produksi otomotif regional, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar konsumsi semata. Hal ini dinilai dapat menciptakan ketidakpastian kebijakan dan merusak kepercayaan investor yang selama ini sudah menanamkan modal di sektor manufaktur Tanah Air.
“Presiden selama ini dikenal sangat fokus pada hilirisasi dan industrialisasi. Jangan sampai kebijakan ini justru bertolak belakang dengan agenda besar tersebut,” tambah Aminullah.
Industri Lokal Siap Penuhi Kebutuhan, Impor Dinilai Tak Urgen
Puncak penolakan juga datang dari kalangan buruh. Ribuan pekerja sektor otomotif direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 4 Maret 2026. Aksi ini merupakan bentuk protes nyata atas kebijakan yang dinilai mengancam keberlangsungan industri dan jutaan lapangan kerja.
Aminullah menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan impor besar-besaran. Pihaknya telah menerima konfirmasi dari pelaku industri dan asosiasi otomotif nasional yang menyatakan kesiapan penuh untuk memasok kebutuhan kendaraan niaga pikap, termasuk untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Ini bukan sekadar soal kendaraan, ini soal arah ekonomi bangsa. Jika industri dalam negeri dimatikan oleh kebijakan sendiri, maka itu adalah sebuah tragedi kebijakan,” pungkasnya.
Publik kini menanti sikap tegas Presiden Prabowo Subianto: akankah kebijakan impor yang kontroversial ini dipertahankan, atau akan diambil langkah strategis dengan membatalkannya serta melakukan evaluasi kepemimpinan di tubuh PT Agrinas demi menyelamatkan industri nasional. (Red)
