MEDAN – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik, menilai celotehan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi soal 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Labuhanbatu Selatan (Labusel), hanyalah candaan.
Menurut Azhari AM Sinik, candaan itu merupakan ungkapan kebanggaan Gubsu Edy Rahmayadi terhadap Bupati Labusel Edimin, karena Labusel berhasil meraih WTP ke 10 berturut-turut. Dan candaan ini juga merupakan salah satu bentuk kedekatan kedua tokoh tersebut.
Edy Rahmayadi melontarkan candaannya saat Kickoff Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun 2023 Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut, pada Senin (14/8/2023), di Hotel Adimulya, Jalan Diponegoro, Medan.
“Pak siapa yang di ujung sana. Pak Edimin (Bupati Labusel), kok bisa pula kau 10 kali raih WTP,” canda Gubsu tersenyum cerah.
Candaan ini pun langsung direspons tawa audiens. Termasuk Pak Edimin, Bupati Labusel dan Ketua BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, yang turut tertawa mendengar candaan Gubsu.
“Candaan ini terlontar sebagai bukti kedekatan Pak Gubernur dengan Pak Edimin. Beliau tidak ada maksud men-judge. Pak Edy selaku gubernur sangat tahu akan sulitnya mendapatkan WTP,” kata Azhari Sink di kantornya, Jalan Paduan Tenaga, Medan, Selasa (15/8/2023).
Namun, lanjut Ari Sinik, candaan tersebut kemudian bisa menjadi judul berita yang tidak menggambarkan atmosfer. Bahkan berdampak bagi publik yang dapat mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk juga dapat merusak hubungan Edy Rahmayadi dan Edimin maupun siapa saja.
“Perlu bagi kita untuk menimbang dampak tulisan berita dengan hati nurani. Apalagi bisa membuat masyarakat salah mempersepsikan berita, demi mendapat judul atau angle yang bombastis,” jelas Azhari Sinik.
Ia melanjutkan, sebelum melontarkan candaan itu, Gubsu Edy Rahmayadi juga telah menyebutkan sulitnya mendapatkan Opini WTP, yang merupakan apresiasi tertinggi dari BPK.
“Beliau mengatakan, bukan hal yang mudah untuk meraih ini. Tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas dan transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” ujar Azhari Sinik menirukan ucapan Gubsu.
Bahkan Edy Rahmayadi, sambungnya, juga meminta agar setiap daerah yang meraih WTP mendapat bonus dari Pemprov Sumut. Hal ini karena Kemenkeu hanya memberikan bonus kepada Pemda yang berhasil meraih 5 WTP berturut-turut.
“Pak Gubernur juga sebelumnya sudah menjelaskan sulitnya mendapatkan Opini WTP, dan masih ada beberapa yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dia bahkan meminta BPKAD memberikan bonus untuk daerah yang meraih WTP untuk menyemangati teman-teman Kabupaten/Kota lainnya,” kata Azhari Sinik.
Lippsu pun sangat mengapresiasi atas dorongan Gubernur untuk memberikan Bonus bagi Kabupaten/Kota yang meraih WTP, kata Azhari Sinik. (Red)
