harianMETRO | MEDAN – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST minta aparat hukum dalami dugaan kebocoran Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dipungut PLN dari pelanggan listrik. Keluhan Pemko Medan terkait tidak transparannya PLN soal kontribusi PPJU patut ditindaklanjuti.
“Aparat penegak hukum harus merespon issu itu. Patut didalami dugaan kecurangan pungutan yang tidak transparan,” tegas Haris Kelana Damanik ST (foto) kepada wartawan, Rabu (9/2/2022) menyikapi keluhan Pemko Medan terkait PPJU.
Disampaikan Haris, pihaknya sangat menyayangkan pihak PLN yang tidak transparan soal pajak lampu jalan. “Apalagi soal kontribusi pajak dari yang dipungut dinilai terlalu minim dibanding banyaknya jumlah pelanggan di Medan,” ujar Haris.
Pada hal tambah Haris pajak yang dipungut PLN sangat penting guna kebutuhan warga Medan untuk pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). “Setiap kita reses, warga Medan selalu mengeluhkan pengadaan Lpju. Tentu yang diharapkan untuk pengadaan Lpju dari pajak yang dibayar warga 7 % dari besaran tagihan lustrik,” sebut.
Seperti diketahui, Pemko Medan mengeluhkan pihak PT PLN (Persero) tidak transparan terkait Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Bahkan, kontribusi yang diterima Pemko Medan selama ini dari PPJU dinilai tidak sesuai dengan yang dipungut PT PLN.
Padahal berdasarkan data yang dimiliki, jumlah warga Kota Medan yang menjadi pelanggan listrik cukup banyak. Seharusnya, PPJU yang masuk ke kas Pemko Medan tentunya lebih banyak lagi. Oleh karenanya diminta dibentuk tim guna memastikan kebenaran data tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat Pembahasan PPJU yang dipimpin Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H Aulia Rredman dengan PT PLN (Persero) di Balai Kota Medan, Selasa (8/2/2022) kemarin. (do)
