METRO,TANJUNGBALAI | Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Tanjungbalai diramaikan oleh puluhan pekerja honorer berpakaian putih hitam melakukan aksi unjuk rasa setelah dirumahkan.
Aksi yang berlangsung damai tersebut menuntut agar rencana dirumahkannya tenaga honorer dapat dibatalkan dan seluruh pekerja honorer dapat kembali bekerja.
Kordinator aksi, Andrean Hanif mengaku dirumahkannya para honorer ini merupakan hal yang tidak masuk logika dan dituding adanya proyek besar dibelakangnya.
“Kami datang kemari untuk menuntut hak kami sebagai honorer setelah dirumahkan oleh Pemko Tanjungbalai. Ini sungguh tidak sesuai dengan perintah Menpan-RB yang harusnya mengangkat menjadi P3K bukan dirumahkan,” ungkap kordinator aksi, Andrean Hanif, Kamis (17/7/2025).
Lanjutnya, alasan Pemko Tanjungbalai yang mengaku tidak memiliki anggaran untuk membayarkan gaji para honorer, namun akan digantikan ke tenaga outsourcing.
“Kalau katanya tidak ada anggaran, tenaga outsourcing itu lebih mahal dari pada gaji kami. Kami menduga kuat adanya permainan dibelakang pemecatan ini. Ada janji-janji politik yang dijanjikan oleh pemko Tanjungbalai kepada oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Ia mengancam akan melakukan aksi menginap apabila rencana dirumahkannya tenaga honorer tidak diubah, dan akan membawa massa lebih banyak.
“Masalah efisiensi tidak ada. Kami akan menginap. Kenapa, karena ada yang 18 tahun dan dan ada yang 19 tahun, datanya di tahun 2022 ada di database, tiba-tiba hilang tahun 2025. Yang baru dua dan tiga tahun malah mereka yang masuk sebagai P3K,” katanya.
Ia mengaku, DPRD Tanjungbalai tidak pro rakyat karena ketua DPRD Tanjungbalai adalah ipar dari Walikota Tanjungbalai.
Sementara, anggota DPRD Tanjungbalai, Mas’ud mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Menpan-RB untuk mencari solusi.
Menurutnya, ini bukan hanya menjadi masalah Kota Tanjungbalai, namun menjadi masalah nasional.
“Kami masih melakukan kordinasi ke Menpan-RB. Tapi mereka mengaku saat ini bukan hanya permasalahan di Tanjungbalai saja, namun menjadi masalah nasional,” ungkap Mas’ud.
Ia meminta para honorer bersabar selama pihaknya masih mencoba berkordinasi dengan Menpan-RB agar bisa mendapatkan solusi. (Heri)
