SIMALUNGUN – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun menawarkan kerja sama dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasukkan pasar dan pedagang lokal ke dalam rantai pasok program tersebut.
Ketua APPSI Simalungun, Sepri Ijon Saragih, menyampaikan tawaran itu saat bertemu Wakil Bupati Simalungun sekaligus Ketua Satgas MBG Simalungun, Benny Gusman Sinaga, di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sepri, keterlibatan pedagang lokal penting karena masih ada pedagang yang mengeluhkan dagangannya belum terserap meski program MBG telah berjalan.
Baca Juga: Pemkab Simalungun dan Bank Sumut Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah
“Ada beberapa curhatan pedagang, dagangannya tidak laku padahal ada program MBG. Kami berharap Ketua Satgas bisa bersinergi dengan APPSI sehingga pedagang dan pasar juga dapat merasakan manfaat dari program ini,” kata Sepri.
APPSI siap membantu memetakan pasar dan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Organisasi pedagang itu juga berencana menyiapkan gudang di sejumlah pasar untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan pangan.
Sepri mengatakan APPSI Simalungun saat ini telah membentuk 17 komisariat pasar. Pembentukan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi organisasi setelah Musyawarah Daerah APPSI pada 10 Juli 2026.
Dari 56 pasar yang tercatat di Simalungun, 24 di antaranya masih aktif, sedangkan 32 lainnya belum aktif.
Sekretaris APPSI Simalungun, Marjo Situmorang, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Namun, persoalan harga komoditas masih menjadi salah satu keluhan pedagang.
“Program Presiden Prabowo kita dukung. Banyak yang disampaikan pedagang, terutama terkait harga. Gotong royong sudah kita lakukan,” ujar Marjo.
Menanggapi hal tersebut, Benny Gusman Sinaga menilai keterlibatan pasar tradisional dan pedagang lokal dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan untuk dapur MBG sekaligus membuka pasar bagi pelaku usaha di daerah.
Namun, ia meminta seluruh potensi tersebut didata secara jelas, mulai dari jenis komoditas, jumlah kebutuhan hingga kemampuan setiap pasar memasok bahan pangan.
“Harus terdata. Kalau perlu saya butuh orang di tiap pasar,” tegas Benny.
Benny juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Simalungun dilibatkan dalam pembahasan lanjutan. Menurutnya, koordinasi antara Satgas MBG, APPSI dan perangkat daerah diperlukan agar rencana keterlibatan pasar lokal tidak berhenti pada pembahasan.
“Pertemuan ini seharusnya ada Disperindag,” katanya.
Selain dengan Pemkab Simalungun dan Satgas MBG, APPSI juga berencana berkoordinasi dengan Bulog terkait penguatan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun rantai pasok MBG yang lebih terukur sekaligus memastikan program tersebut memberi dampak ekonomi bagi pedagang pasar dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Simalungun. (RS)
