MEDAN — Video memicu polemik bantuan logistik lainnya terlihat berhamburan dan rusak di tanah setelah dijatuhkan dari helikopter. Lokasinya di Tapanuli Tengah (Tapteng), wilayah yang terisolasi akibat banjir dan longsor ekstrem.
Pemerintah Buka Suara: “Ini SOP Darurat!”
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Kepala Posko Darurat Bencana, Basarin Tanjung, memberikan penjelasan tegas. Metode kontroversial itu disebut sebagai bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Darurat.
“Kita harus paham, mana SOP normal, mana SOP darurat. Tidak semua lokasi bencana punya helipad. Saat darurat dan akses terputus, menjatuhkan dari udara adalah salah satu cara tercepat agar makanan tidak telat sampai,” jelas Basarin.
Ia mengakui ada kerusakan, tetapi menegaskan itu adalah pilihan sulit yang harus diambil. “Mungkin ada satu dua yang pecah, itu akan kita evaluasi. Tapi niat kami murni: rakyat jangan sampai kelaparan menunggu jalan dibuka.”
Fakta di Lapangan: 17 Wilayah Terdampak, Jalan Utama Masih Putus
Bencana tidak main-main.17 kabupaten/kota di Sumut terdampak, dengan Tapteng, Taput, Tapsel, dan Sibolga menjadi yang paling terisolir.
Basarin mengonfirmasi jalur darat Medan-Tapteng via Tarutung putus total. Alat berat dikerahkan, namun belum bisa dilalui kendaraan pengangkut logistik besar.
Mobilisasi Logistik Udara Masif
Dalam kondisi darurat ini, Pemprov Sumut melakukan operasi udara besar-besaran:
· Pesawat Hercules dari Lanud Soewondo dikerahkan.
· Beberapa helikopter beroperasi dari Tapteng dan Pinangsori.
· Posko darurat 24 jam menerima bantuan dari BUMN, swasta, dan masyarakat.
Jaminan Stok Pangan & Koordinasi dengan Bulog
Pemprov mengklaim telah berkoordinasi dengan Bulog untukpenyediaan stok pangan darurat di seluruh gudang kabupaten. “Stok ada, dan siap diambil kapan saja saat dibutuhkan,” ujar Basarin.
Pertanyaan Kritis yang Masih Menggantung:
1. Apakah tidak ada metode lain yang lebih aman, seperti menggunakan parasut atau kontainer tahan jatuh?
2. Sejauh apa evaluasi kerusakan bantuan dan berapa nilai kerugiannya?
3. Bagaimana skala prioritas penyaluran untuk desa-desa yang masih “terjebak” seperti di Langkat?
Kesimpulan:
Di tengah kritik metode penyaluran,upaya pemerintah provinsi terlihat masif. Namun, insiden bantuan rusak ini menyisakan pelajaran berharga tentang manajemen logistik bencana di daerah dengan akses terburuk. Efisiensi darurat harus tetap mempertimbangkan efektivitas dan martabat bantuan yang diterima korban. (Rel)
