MEDAN – Medan dilanda banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah kota kemarin. Anggota DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda (PKS), menilai ini bukan sekadar bencana alam, melainkan kegagalan sistemik tata kelola infrastruktur dan respons pemerintah.
Dalam keterangannya, Datuk menyoroti kehadiran pemerintah yang minim di lapangan saat warga paling membutuhkan.
“Masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah. Padahal, mereka butuh pemimpin yang terlihat dan bekerja di lapangan, bukan hanya bicara di ruang rapat,” tegasnya.
Proyek Miliaran Rupiah Dipertanyakan
Datuk mengkritik keras sejumlah proyek pengendali banjir bernilai miliaran yang ternyata tak mampu menjawab masalah.Drainase tersumbat, kolam retensi tidak optimal, dan infrastruktur dinilai sekadar formalitas.
“Ini soal tata kelola. Jika proyek dibangun tanpa perhitungan matang, hasilnya begini: kota tetap banjir, uang rakyat habis, warga yang menderita,” ujarnya.
Lima Langkah Mendesak untuk Pemko Medan
Datuk Iskandar mendesak Pemko Medan untuk segera melakukan koreksi besar dengan lima langkah konkret:
1. Turun langsung ke titik banjir, penuhi kebutuhan warga dengan cepat.
2. Menata ulang drainase secara menyeluruh, bukan tambal sulam.
3. Memperkuat koordinasi antarinstansi untuk penanganan darurat yang cepat.
4. Membangun sistem berbasis data, termasuk early warning dan pemetaan rawan banjir.
5. Melibatkan masyarakat dalam edukasi dan pengawasan infrastruktur.
“Banjir ini harus jadi alarm keras. Pemerintah harus hadir justru saat warga paling membutuhkan pertolongan, bukan hanya saat peresmian proyek,” tegas Datuk.
Ia menutup dengan desakan agar Pemko Medan lebih transparan dan serius. “Warga sudah cukup sabar. Saatnya pemerintah menunjukkan kerja nyata, bukan sekadar janji.” (Rel)
