MEDAN – Di tengah euforia masyarakat menyambut keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, perhatian publik di Kota Medan justru kembali tertuju pada berbagai persoalan daerah yang terus menjadi perbincangan.
Salah satunya adalah beredarnya video viral yang diduga berkaitan dengan isu kerukunan antarumat beragama di Kota Medan. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa persoalan toleransi dan harmoni sosial masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, berbagai polemik yang mencuat di Kota Medan, termasuk persoalan perizinan rumah ibadah di kawasan Amplas, dinilai perlu mendapat respons yang lebih tegas dari DPRD Kota Medan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Penggunaan hak interpelasi sebagai instrumen konstitusional dapat dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Selain itu, beredar berbagai informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai praktik jual beli proyek maupun jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dugaan tersebut hingga kini masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif dan transparan. Karena itu, aparat penegak hukum di daerah, seperti Kejaksaan Negeri Medan, diharapkan benar-benar menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi, baik yang berkaitan dengan proyek maupun indikasi jual beli jabatan di Pemko Medan.
Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), EDISON Tamba atau Edoy, turut memberikan sorotan keras atas kondisi tersebut. Ia menilai bahwa berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat tidak boleh dianggap sepele, apalagi jika sudah masuk dalam pengaduan resmi masyarakat. Menurutnya, aparat hukum harus hadir secara tegas, cepat, dan tidak tebang pilih dalam merespons laporan publik.
“Kalau memang ada laporan dugaan korupsi, baik proyek maupun jual beli jabatan, maka Kejaksaan Negeri Medan harus serius menindaklanjutinya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena pengaduan mereka tidak direspons dengan cepat,” tegas Edoy dalam narasi kecaman dan sorotannya terhadap situasi di Kota Medan.
Edoy juga menyoroti kinerja Kejari Medan Ridwan agar benar-benar serius menjalankan tugas dan fungsinya selama bertugas di Medan. Ia menekankan bahwa jabatan penegak hukum bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengaduan masyarakat (Dumas), kata dia, harus secepatnya direspons agar tidak menimbulkan kesan pembiaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didorong untuk memantau secara serius proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan agar berlangsung berdasarkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Masyarakat juga menyoroti adanya pejabat yang sebelumnya dikaitkan dengan berbagai persoalan, namun justru disebut memperoleh promosi jabatan. Apabila informasi tersebut benar, kondisi demikian berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai objektivitas sistem promosi dan mutasi aparatur sipil negara.
Pengalaman masa lalu terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang pernah terjadi di Kota Medan menjadi pelajaran penting agar seluruh lembaga pengawasan tidak lengah. Sebelum muncul tindakan penegakan hukum yang lebih represif, DPRD Kota Medan diharapkan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai partai dengan perolehan kursi signifikan di DPRD Kota Medan, PDI Perjuangan diharapkan tetap menjaga komitmennya sebagai representasi aspirasi masyarakat kecil dengan mengedepankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara objektif dan berpihak pada kepentingan publik.
Harapan masyarakat sederhana, yakni agar pimpinan DPRD Kota Medan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berulang kali menjadi perhatian publik. Pengawasan yang kuat, transparansi pemerintahan, serta penegakan hukum yang adil merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Red)
