MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan bersama Disperindag Sumatera Utara dan Bulog melaksanakan sidak ke kilang beras yang berada di Kawasan Deliserdang, Senin (21/07/25).
Adapun dua perusahaan dalam sidak yang dilaksanakan yakni PT Usdama Damai Sejahtera (UDS) yang berada di Jalan Besar Tembung, Deliserdang, Sumatera Utara dan PT Bintang Terang Lestari Abadi (BTLA) yang berada di Kawasan Sampali, Deliserdang Sumatera Utara.
Dipimpin langsung Kepala KPPU Kanwil I Meda Ridho Pamungkas menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan bahwa dilokasi PT UDS tidak menemukan beras oplosan dilokasi. Tadi kita bisa lihat sendiri secara bersama dan mendengarkan penjelasan dari pihak perwakilan memaparkan mereka hanya melakukan pengelolaan dan pengemasan beras.
Didampingi Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Tata Niaga Disperindag Sumut CTH Situmorang dan Wakil Pimpinan Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara Erwin Budiyana, Ridho menyampaikan bahwa beras yang mereka kelola tersebut berasal dari Pulau Jawa, justru disini terungkap tidak ada beras yang mereka kelola dari Sumatera Utara maupun Aceh.
Mereka menyampaikan hanya pengelolaan dan pengemasan dengan mutu premiun, dimana Medium tidak mampu di karena Het. Nah ini pun bisa menjadi masukan bagi kita tentang persoalan HET ini yang menjadi pemicu terjadi oplosan.
Ditegaskannya sejauh ini tidak ada ditemukan oplosan disini akan tetapi kita juga mengambil sampel beras yang mereka kelola. Nah apabila bila ditemukan ini akan menjadi langkah berikutnya.
Senada dengan Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Tata Niaga Disperindag Sumut CTH Situmorang juga menyampaikan tidak ada yang hal yang mencurigakan dilokasi.
Namun ada yang kita lihat disini adalah pengujian tera ulang atau Calibrasi. Artinya sebagus-bagusnya alat pasti ada eror jadi harus dilakukan secara periodik.
Dijelaskan kalau Bulog itu pelaksanaan Calibrasi itu di Scofindo, nah disini belum ada dilakukan dengan alasan kondisinya masih bagus. Namun demikian kita menyatakan harus ada dilakukan Calibrasi nya secara periodik, jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan kami KPPU, jadi ini akan kita evaluasi kembali.
Sementara itu perwakilan PT UDS Hendra menyampaikan mereka melakukan pengelolaan Golden Number Merah dan Biru serta Cupang. Sedangkan Panari itu merek lain yang numpang untuk pengelolaan beras disini.
Ia menegaskan tidak ada yang nama di oplosan disini, tapi ia mengaku disini tempat pengelolaan beras yang diperoleh sesuai standar mutu Premiun.
Dijelaskannya bahwa perusahan tidak menerima gabah namun beras hasil panen dari Februari hingga April 2025. ia pun menyebut bahwa beras yang diperoleh dari Pulau Jawa, untuk Sumatera Utara dan Aceh tidak ada menerimanya.
Lebih lanjut, Hendra menyampaikan terkait Calibrasi pihaknya menyatakan bahwa alat disini bagus sebab saat pengelolaan para perusahaan melakukan pengecekan dulu nah setelah sesuai mereka baru menyerahkan ke kami untuk di kelola.
“Begitu juga mengenai alat itu merek Sataki dari Jepang, nah untuk Calibrasi di Medan dimana tempatnya. Untuk tadi kita jelaskan juga siap untuk pengecekan namun harus juga alat yang kami miliki karena alat ini dibeli dari Jepang,” ucapnya.
Usai dari PT UDS, kemudian Tim bergerak ke PT PT Bintang Terang Lestari Abadi (BTLA). Sewaktu sampai disini pihak manajemen membatasi para anggota tim untuk masuk kelokasi. Bahkan menolak para awak media yang ikut dalam tim untuk melihat kondisi pabrik, tanpa alasan yang jelas.
Usai melaksanakan sidak, Ridho mengatakan manajemen kilang PT BTLA mengklaim sedang tidak berproduksi sejak Juni 2025. Hanya itu yang menjadi alasan utama mereka mengenai tidak adanya produk beras premium di kilang.
PT Bintang Terang Lestari Abadi termasuk dalam 10 perusahaan yang terindikasi memproduksi beras premium bermasalah. Produk mereka diduga tidak sesuai standar mutu. Dugaan mencakup pengurangan volume, kualitas buruk, hingga label yang menyesatkan. Merek-merek beras tersebut adalah Elephas Maximus dan Slyp Hummer.
Menurut Ridho, manajemen kilang telah mengetahui bahwa mereka masuk daftar “hitam” produsen beras premium.
Namun Ridho memastikan pihaknya akan segera mencari produk beras premium produksi kilang PT BTLA yang beredar di pasaran. Dan produk-produk tersebut akan dijadikan sampel bagi KPPU dan instansi-instansi terkait lain untuk melakukan pemeriksaan.
Ridho Pamungkas mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan kondisi kilang setelah adanya pengumuman 212 merek beras yang diduga oplosan oleh Kementan. Dari Sumatera Utara, sejumlah merek masuk dalam daftar tersebut.
“Kemarin dilansir ada beberapa (kilang) di Sumatra Utara. Itu yang mau kita pastikan,” ujarnya.
Ridho menambahkan, kenaikan harga beras juga didorong oleh tingginya biaya bahan baku. Harga minimal gabah kini mencapai Rp6.500 per kilogram dan bahkan di beberapa daerah sudah menembus Rp8.000 per kilogram.
Kondisi ini menekan operasional kilang dan berisiko berdampak pada harga beras di pasaran. Ridho menegaskan pihaknya masih akan terus menelusuri dugaan praktik curang oleh produsen beras.(red)
