BATUBARA – Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menjalankan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dengan target 5.600 penerima di 2022. Di Kabupaten Batu Bara sendiri, ada 416 rumah tangga yang menerima manfaat program BPBL ini.
EVP Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan, Agung Nugraha mengatakan, pelaksanaan program BPBL merupakan tugas dari pemerintah pusat kepada PLN melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan yang berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, Kementerian ESDM bersinergi dengan PLN dalam mengisi program dan menyiapkan instansi infrastruktur dalam menjalankan program tersebut.
“Ini merupakan komitmen untuk mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga dengan adanya listrik masuk ke Tanjung Tiram, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” katanya didampingi General Manager PLN UID Sumatera Utara, Tonny Bellamy dan Manajer UP3 Pematangsiantar, Petrus Gading Aji di Peresmian dan Penyalaan Pertama program BPBL di Sumut di Desa Suka Manu, Kecamatan Tanjung Tiram. Kabupaten Batu Bara
Agung Nugraha melanjutkan, sasaran program BPBL 2022 di seluruh Indonesia adalah 80.000 rumah tangga dan tersebar di 22 provinsi. Untuk calon penerima program BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat di PLN dan belum berdomisili di daerah yang tersedia jaringan listrik tanpa perluasan jaringan.
Di Sumut, target penerima sekitar 5.600 rumah tangga dengan persentase 100 persen menyala. di Kabupaten Batu Bara ini ada 416 sambungan, 335 rumah tangga diantaranya di Kecamatan Tanjung Tiram.
“Terimakasih kepada seluruh stakeholder yang membantu terselenggaranya pemasangan listrik ini dengan baik. Ini menjadi penyemangat bagi kami, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Bupati Batu Bara, Zahir mengatakan, di Kabupaten Batu Bara banyak masyarakat yang tidak mampu dan listriknya masih menumpang di tempat tetangga. Dengan adanya program BPBL ini tentunya sangat membantu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami sangat mendukung program ini. Saya akan melakukan lagi pendataan lagi dengan pemerintah karena masih banyak warga yang rumahnya belum mendapat pelayanan listrik,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar. Di Indonesia masih ada 0,4 persen atau 318 ribu rumah tangga yang belum memiliki listrik dan ini menjadi tantangan.
“Program ini adalah upaya pemerintah bagaimana masyarakat bisa menikmati listrik dari PLN. Dengan adanya program ini, ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dan dapat hidup lebih baik dan perekonomian,” katanya.
Program BPBL ini akan terus berlanjut, kata dia, dan di 2023 ada sekitar 83 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran. Diharapkan, pemerintah provinsi atau pun daerah memberikan data secepatnya sehingga banyak masyarakat yang menerima manfaat tersebut.
Hamli salah satu penerima bantuan sambungan listrik gratis mengatakan, sangat bersyukur dengan adanya bantuan listrik gratis ini, apalagi kondisi ekonomi saat ini membuat harus bijak dalam menggunakan penghasilan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan Pemerintah. Selama ini listrik rumah kami masih numpang ke tetangga dengan mengupayakan penggunaan listrik sehemat mungkin agar keharmonisan kami tetap terjaga. Akhirnya melalui program ini kami bisa memiliki listrik sendiri, sehingga kami bisa menggunakan listrik tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada malam hari anak-anak dapat belajar dan mengaji. Semoga dengan adanya listrik ini, kehidupan kami bisa dapat lebih baik lagi,” ungkap Hamli.
Selain memberikan bantuan sambungan listrik gratis, PLN melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) juga memberikan bantuan berupa sembako sebanyak 100 paket kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah tersebut.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Nazril Bahar menambahkan, program BPBL diharapkan berkesinambungan dan yang 0,4 persen ini dapat terdata.
“Kalau pasang baru, biaya pemasangan dan token bayar sendiri. Namun melalui program ini sangat membantu masyarakat, di mana pemasangan listrik tidak bayar dan diberi token 20 ribu, diberi dan 3 lampu. artinya masyarakat tidak mengeluarkan untuk pemasangan listrik,” pungkasnya. (Ass/red)
