MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus pada skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Kepulauan Nias. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (12/11/2025).
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Untuk Kepulauan Nias, kami sangat memohon agar tidak ada penyesuaian yang mengurangi alokasi TKD,” pintanya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Percepatan Penyaluran Anggaran untuk Efektivitas Pembangunan
Selain komitmen pada daerah 3T, Bobby Nasution juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dan besaran anggaran yang ditransfer ke daerah.
Menurutnya, informasi yang lebih awal mengenai alokasi anggaran memungkinkan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan secara lebih efektif sejak awal tahun.
“Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama tentang timing dan besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Timing transfernya kami utarakan agar tidak mepet, sehingga program bisa dikerjakan lebih awal dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Bobby.
Usulan Satgas Kolaborasi untuk Tingkatkan PAD
Pada forum yang sama, anggota Banggar DPR RI, Hinca Panjaitan, mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Tugas satgas ini adalah mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) serta identifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan ini disambut positif oleh Bobby Nasution. Gubernur menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan DPR RI mewujudkan satgas tersebut.
“Keberadaan satgas tentu kami dukung. Kami sangat bersemangat dan siap bekerja sama membentuk satgas ini,” tegas Bobby.
Daerah 3T Jadi Prioritas Banggar DPR RI
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa daerah 3T telah menjadi perhatian khusus dalam penyusunan anggaran. Ia berjanji masukan dari Gubernur Sumut akan dibawa dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
“Memang itu menjadi concern kami. Ke depan, dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu, kita akan berupaya memberikan perhatian khusus bagi daerah 3T, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dan program lainnya,” ungkap Wihadi.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini bertujuan menjaring masukan dari daerah mengenai Transfer ke Daerah, potensi ekonomi, serta realisasi penerimaan negara di Sumatera Utara. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah bupati dan wali kota se-Sumut. (Red)
