Panyabungan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat kordinasi (rakor) pendampingan penyusunan peta jalan/Roadmap Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Madina tahun 2026-2030, di Aula Kantor Bupati Madina Komplek perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Senin (20/10/2025).
Bupati Madina H.Saipullah Nasution dalam sambutannya menyampaikan, pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
“Perlu dilakukan optimalisasi penerimaan melalui sistim pemungutan yang sederhana dan efesien yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi,” sebut Bupati.
Dijelaskan Bupati, penerapan ETPD merupakan bagian dari upaya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan amanat peraturan presiden no.95 tahun 2018 tetang sistem pemerintah berbasis elektronik.
“ETPD bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan belanja daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital,” katanya.
Perwakilan Bank Indonesia, Saddam Husein dalam sambutannya menyampaikan, bahwa BI selalu berkomitmen mendorong menggunakan kanal pembayaran digital
“Kami dari Bank Indonesia memberikan saran untuk memperluas terhadap sektor-sektor yang belum sepenuhnya mengunakan pembayaran digital seperti, destinasi wisata, parkir, kebersihan,” sebutnya.
Dicontohkannya, pada tahun 2023 di Kota Medan sebelumnya melakukan pembayaran retribusi parkir belum sepenuhnya melaksanakan non tunai penghasilan parkirnya sekitar 3 Miliar, namun setelah di terapkan non tunai meningkat menjadi 40 Miliar dalam satu tahun.
Kepala Bapenda Madina Ahmad Yasir Lubis dalam laporannya menyampaikan, ETPD memudahkan kita untuk melakukan transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui instrumen dan kanal pembayaran elektronik.
“ETPD ini bertujuan memudahkan pembayaran pajak yang jauh dari kota Panyabungan dan jauh dari pusat-pusat pembayaran, transaksi kecurangan pembayaran pajak jauh berkurang, dan lebih sistematis, terkoodinir, terdata secara manajerial,” sebut Yasir.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina H.Saipullah Nasution, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, konsultan pendampingan dari LPPIA Universitas Indonesia, para OPD.
(red/mdz)
