MEDAN, – DPRD Medan meminta Pemerintah Kota Medan mempermudah seluruh proses administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, saat menerima aspirasi warga dari Daerah Pemilihan 5 Medan, Minggu, 7 Desember 2025.
Syaiful mengatakan banyak dokumen kependudukan warga mulai dari KTP, kartu keluarga, buku nikah, hingga akta kelahira rusak atau hilang akibat terendam banjir. Karena itu, ia meminta Pemko Medan tidak membebani warga dengan birokrasi yang berbelit.
“Warga sudah jadi korban banjir, jangan lagi dipersulit. Pemko Medan harus hadir dengan regulasi khusus, percepatan layanan, bahkan membuka layanan jemput bola di lokasi pengungsian,” kata politikus PKS itu.
Menurut Syaiful, kemudahan pengurusan dokumen sangat penting agar warga tetap dapat mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan program pemerintah lainnya. Ia juga mengingatkan Disdukcapil Medan untuk memberikan informasi yang jelas serta memublikasikan mekanisme khusus bagi korban banjir.
“Bayangkan kalau KTP atau kartu keluarga hilang, mau dapat bantuan pun sulit. Layanan khusus harus diberikan setidaknya hingga masa tanggap darurat dan pemulihan selesai,” ujar Syaiful.
Ia menilai bencana banjir ini harus menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk mengevaluasi pola pelayanan administrasi kependudukan. “Jangan terpaku pada pelayanan kantoran yang kaku. Pemko harus turun langsung ke lapangan, ke posko, dan ke permukiman warga,” tuturnya.
Syaiful mendesak Pemko Medan segera bergerak cepat, tidak hanya fokus pada penanganan fisik pascabanjir, tetapi juga pemulihan dokumen kependudukan warga. “Jangan sampai warga kembali menjadi korban kali ini korban birokrasi. Pastikan pengurusan adminduk dipermudah, dipercepat, dan gratis,” katanya.(ac)
