METRO,PN MEDAN | Direktur PT Tanjung Siram Memet Soilangon Siregar yang merupakan salah seorang terdakwa perkara tindak pidana korupsi jual beli kebun senilai Rp 32 miliar di Simalungun divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Majelis Hakim yang diketuai Jarihat Simarmata menyatakan, Memet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
“Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,” sebut Majelis Hakim dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/11/2021).
Lucunya persidangan dalam agenda putusan itu diketahui berdasarkan jadwal yang tercantum di SIPP, PN Medan seharusnya berlangsung pada Selasa (2/11/2021). Tapi anehnya putusan itu malah dibacakan pada Senin (1/11/2021).
Dalam putusan itu, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
“Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” bunyi putusan itu.
Berbeda dengan Memet, majelis hakim yang sama menjatuhkan pidana 11 tahun penjara kepada terdakwa lainnya dalam kasus ini yaitu Dhanny Surya Satrya selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Perdagangan.
Dia juga membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94.850.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar yang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 tahun penjara.
“Terdakwa Dhanny Surya Satrya S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider,” sebut majelis hakim.
Sebelumnya kedua terdakwa dituntut masing-masing 14 tahun penjara oleh JPU Kejari Simalungun, Asor Olodaiv Siagian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejari Simalungun Bobbi Sandri menyatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum atas vonis yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa.
“Kita akan lakukan upaya hukum baik itu kasasi maupun banding. Salah satu alasan melakukan upaya hukum selain adanya terdakwa yang divonis bebas, juga karena penerapan pasal yang berbeda dengan tuntutan JPU,” sebut Bobbi, Selasa (2/11/2021). (Lin)
