MEDAN – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik agar bisa mendapatkan informasi pengelolaan anggaran dan program pembangunan Kota Medan.
Dan itu seiring dengan tuntutan perkembangan di era digitalisasi dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemko Medan wajib menyediakan informasi keuangan daerah kepada publik.
Hal itu disampaikan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No 1, Medan, Senin (1/8/2022).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, turut dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota Aulia Rredman, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lainnya.
Fraksi Demokrat menilai pengelolaan anggaran Pemko Medan selama ini belum transparan, padahal di era digitalisasi ini keinginan publik untuk mencari informasi cukup tinggi.
“Jika memberi akses seluas-luasnya tentang informasi pengelolaan keuangan daerah kepada publik, tentu akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui program Pemko Medan dan mengawasi anggaran tersebut,” kata Ishaq Abrar.
Sementara itu, Fraksi Nasdem dalam Pemandangan Umum menyoroti soal kemampuan aparat Pemko Medan mengelola keuangan daerah.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah, yang membacakan langsung pemandangan umum fraksi, justru mempertanyakan kehandalan aparat Pemko Medan dalam mengelola keuangan.
“Sudah siapkah Pemko Medan menetapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesionalisme?,” ungkap Afif meragukan. (Red)
