Medan. Upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi Perkara Penjualan Aset PTPN I Regional I oleh PT.Nusa Dua Propertindo melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT.Ciputra Land, Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dengan nilai total Rp150 Miliar.
Kajati Sumatera Utara Dr.Harli Siregar didampingi Aspidsus Mochamad Jefry dan Plh Kasi Penerangan Hukum Muhamad Husairi saat press conference di Kejati Sumut menyebutkan, bahwa dalam perkara ini tim penyidik tentunya mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dicapai dimana hak-hak para konsumen yang beritikad baik harus dijamin dan jalannya operasionalisasi korporasi dapat terjaga di satu sisi dan di sisi lain penegakan hukum represif dan pemulihan hak-hak negara harus dilakukan.
Dijelaskan Kajati, Jaksa selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi penjualan Asset PTPN I Regional I oleh PT. Nusa Dua Propertindo melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Ciputra Land berupaya tidak semata-mata menghukum para pelaku tetapi juga berupaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan Penyidik juga mempertimbangkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sedang berperkara
Namun dengan pengembalian kerugian keuangan negara ini akan diperhitungkan bahwa para pelaku dengan kesadarannya telah mengembalikan atau ber itikad baik dalam rangka pemulihan keuangan negara.
Sementara Aspidsus Kejatisu Mochamad Jefry menyampaikan, bahwa terhadap nominal kerugian keuangan negara secara riil sampai saat ini masih dalam proses perhitungan dan penyidik akan terus menunggu upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
“Tentunya nanti akan dikaitkan dengan besaran kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini,” ujarnya.
Dengan adanya upaya nyata pengembalian kerugian negara ini, penyidik mengimbau dan mengharapkan agar para konsumen perumahan yang telah beritikad baik agar tetap tenang dan masyarakat pada umumnya tidak terprovokasi sekiranya ada upaya illegal dalam penguasaan aset yang sedang berperkara tersebut.
Plh Kasi Penerangan Hukum Husairi kepada awak media menambahkan, bahwa terhadap uang sejumlah Rp150 Miliar tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk kemudian dititipkan pada Bank Mandiri cabang Medan.
Ditambahkan Husairi, pengembalian kerugian keuangan negara ini sebagaimana pesan Kajati Sumut merupakan suatu hal yang positif yang dilakukan oleh orang yang secara sadar telah mengakui ataupun telah beretikad baik sehingga secara tidak langsung telah membantu tim penyidik dalam upaya pengembalian dan penyelamatan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana.
Diberitakan sebelumnya tim penyidik Kejati Sumut menahan dua mantan pejabat BPN Sumut diduga terlibat tindak pidana korupsi Pengelolaan/Penjualan/Pengalihan Aset PTPN I Regional I oleh PT.Nusa Dua Propertindo melalui Kerja sama Operasional (KSO) dengan PT. Ciputra Land seluas 8.077 Ha, Selasa (14/10/2024).
Kedua mantan pejabat BPN yang ditahan yaitu ASK (selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Tahun 2022-2024) dan ARL (selaku Kepala Kantor BPN Deliserdang Tahun 2023-2025).
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui Tim penyidik pidana khusus juga menahan tersangka baru dugaan korupsi Pelepasan aset PTPN I yakni Direktur PT Nusa Dua Propertino (NDP) berinisial IS, Senin (20/10/2025).
PT NDP diketahui perusahaan bentukan PTPN Regional 1 yang melakukan pengalihan aset PTPN 1 melalui Kerja Sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land seluas 8.077 Ha.
(Red)
