harianMETRO, MEDAN – Diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mendukung pembangunan di Kota Medan, terutama terkait bidang pekerjaan umum dan perumahan. Untuk itu Pemko Medan siap membangun kerja sama dengan perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ada di Sumatera Utara, termasuk pihak Pemprov Sumut sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
“Membangun Kota Medan tentunya perlu kolaborasi yang kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita. Jadi tidak ada yang menjadi superhero. Apabila kegiatan ini berhasil tentunya berkat tim kita yang kuat. Selaku Pemko Medan, saya mengharapkan kerjasamanya,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3).
Selain Asisten Ekbang Setdako Medan Khairul Syahnan dan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, rapat juga dihadiri perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) Sumut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut.
Rapat diawali dengan pemaparan kegiatan yang akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan. Kegiatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp.113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp.7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp.69 miliar, Direktorat jenderal Perumahan Rp.149 miliar.
“Ada beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp.250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp.5,8 miliar,” kata Bobby Nasution.
Kemudian, imbuh Bobby, pembangunan fly over di Pondok Kelapa (Manhanttan) dan sudah dipresentasikan tahun lalu, termasuk usulan desainnya. Tapi saat rapat dengan Gubsu beberapa hari lalu, jelasnya, desain yang disampaikan masih yang lama serta munculnya persoalan pembebasan lahan.
“Ini yang kami sayangkan, sebab saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan, hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan fly over dibangun tahun ini dihadapan Pak Dirjen,” ungkapnya kecewa.
Selain fly over, Bobby Nasution dalam rapat itu juga ingin mengetahui seperti apa perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak kali, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” paparnya.
Di samping jalan, Bobby Nasution juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya sebutnya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, ungkapnya, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Oleh karenanya, tegas Bobby Nasution, harus diberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat membantunya. Dengan terputusnya Jalan Seksama Gg Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II.(do)
“Membangun Kota Medan tentunya perlu kolaborasi yang kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita. Jadi tidak ada yang menjadi superhero. Apabila kegiatan ini berhasil tentunya berkat tim kita yang kuat. Selaku Pemko Medan, saya mengharapkan kerjasamanya,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3).
Selain Asisten Ekbang Setdako Medan Khairul Syahnan dan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, rapat juga dihadiri perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) Sumut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut.
Rapat diawali dengan pemaparan kegiatan yang akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan. Kegiatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp.113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp.7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp.69 miliar, Direktorat jenderal Perumahan Rp.149 miliar.
“Ada beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp.250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp.5,8 miliar,” kata Bobby Nasution.
Kemudian, imbuh Bobby, pembangunan fly over di Pondok Kelapa (Manhanttan) dan sudah dipresentasikan tahun lalu, termasuk usulan desainnya. Tapi saat rapat dengan Gubsu beberapa hari lalu, jelasnya, desain yang disampaikan masih yang lama serta munculnya persoalan pembebasan lahan.
“Ini yang kami sayangkan, sebab saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan, hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan fly over dibangun tahun ini dihadapan Pak Dirjen,” ungkapnya kecewa.
Selain fly over, Bobby Nasution dalam rapat itu juga ingin mengetahui seperti apa perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak kali, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” paparnya.
Di samping jalan, Bobby Nasution juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya sebutnya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, ungkapnya, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Oleh karenanya, tegas Bobby Nasution, harus diberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat membantunya. Dengan terputusnya Jalan Seksama Gg Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II.(do)
