MEDAN – Sebuah drama demokrasi tingkat lingkungan kembali mengguncang Kota Medan. Proses pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) X di Jalan Umar, Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, menuai polemik sengit setelah calon dengan dukungan warga terbanyak justru ditelikung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontestasi kepling kali ini mempertemukan dua kandidat: Fachri Azril Syah dan Ahmad Aulia Syukri.
Dalam proses penjaringan, Fachri berhasil mengantongi sekitar 120 dukungan, sementara Ahmad hanya memperoleh 60 dukungan dari total sekitar 170 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki hak suara.
Namun, kejutan pahit datang. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepling justru jatuh ke tangan Ahmad Aulia Syukri yang hanya meraih setengah suara dari pesaingnya. Ironisnya, pengumuman resmi dijadwalkan 10 Juli 2026, tetapi nama pemenang sudah bocor sehari sebelumnya pada 9 Juli 2026.
Warga yang merasa dikhianati pun melapor ke anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri. “Kami tidak pernah tahu siapa saja yang memberikan dukungan. Kami minta SK Kepling ditinjau ulang dan diverifikasi ulang secara terbuka!” tegas Amirudin Sirait, Ketua BKM Masjid Al Ikhlas yang mewakili warga.
Menanggapi hal ini, Lailatul Badri yang akrab disapa Lela menyoroti dugaan pelanggaran mekanisme dalam proses perekrutan.
Ia meminta Camat Medan Timur dan Lurah Glugur Darat I untuk patuh pada Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2017 serta Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.
Bahkan, isu miring pun merebak. Beredar kabar bahwa pengangkatan Ahmad Aulia Syukri diduga merupakan “titipan” salah seorang oknum elit di DPRD Kota Medan.
“Aturannya sudah jelas di dalam Perda dan Perwal, tapi Lurah dan Camat terkesan ‘bermain’ dalam proses perekrutan kepling,” tegas Lela.
Lela berencana membawa persoalan ini ke Komisi I DPRD Kota Medan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, yang paling ia harapkan adalah perhatian serius dari Wali Kota Medan, Rico Waas.
“Kami berharap Pak Wali Kota segera menurunkan tim untuk menelusuri apakah seluruh tahapan sudah sesuai mekanisme,” pungkas Lela.
Akankah suara rakyat didengar, atau ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tingkat akar rumput Kota Medan? Kita tunggu langkah tegas Pemko Medan! (red)
