• Home
  • Indeks
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Rabu, 18 November 2026
  • Login
HarianMetro.id
  • Home
  • Headline
  • News
  • Dunia
  • Nasional
  • Sumut
  • Medan
  • Metro
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Hukum
  • Iklan Baris
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Dprd medan
  • Wakil Rakyat
  • Ragam
  • Sosial
  • Teknologi
  • TNI/Polri
  • Video
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Home
  • Headline
  • News
  • Dunia
  • Nasional
  • Sumut
  • Medan
  • Metro
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Hukum
  • Iklan Baris
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Dprd medan
  • Wakil Rakyat
  • Ragam
  • Sosial
  • Teknologi
  • TNI/Polri
  • Video
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
Harian Metro
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Home
  • Headline
  • News
  • Dunia
  • Nasional
  • Sumut
  • Medan
  • Metro
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Hukum
  • Iklan Baris
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Dprd medan
  • Wakil Rakyat
  • Ragam
  • Sosial
  • Teknologi
  • TNI/Polri
  • Video

Distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berukang Kali 

harian metro
18 November 2026
/ Hukum
Distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berukang Kali 
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WA

METRO,LABURA | Praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Aek Kanopan Nomor 14.214.234 menjadi sorotan serius setelah diduga ditemukan serangkaian aktivitas yang menunjukkan penyimpangan dalam mekanisme penyaluran BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

 

BACA JUGA

Auditor JPU Kelabakan di Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan, JPU Akui 95% Jasa Pandu Sudah Dibayar

Tim PAGAR Polsek Gebang Tangkap 2 Pelaku Bajing Loncat Pencuri Kambing

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan dokumentasi kejadian yang akan dilampirkan dalam pemberitaan ini, terdapat sejumlah aktivitas yang patut mendapat perhatian dan pemeriksaan serius dari pemerintah, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum.

 

Persoalan ini bukan sekadar antrean panjang kendaraan di SPBU. Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM penugasan yang semestinya disalurkan kepada masyarakat pengguna akhir sesuai ketentuan pemerintah.

Salah satu temuan investigasi adalah aktivitas penjualan Pertalite kepada pihak pengecer untuk kemudian diperjualbelikan kembali demi memperoleh keuntungan.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan penyaluran BBM melalui penyalur retail.

Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur secara tegas menyatakan bahwa:

1. Penyalur retail seperti SPBU hanya dapat menyalurkan BBM kepada pengguna akhir.

2. Penyalur retail dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

3. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyalur.

 

Dengan demikian, apabila penjualan kepada pengecer tersebut terbukti dilakukan oleh SPBU, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan penyaluran BBM.

 

Modus Pengisian Menggunakan Sepeda Motor

Temuan berikutnya adalah aktivitas pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan jenis sepeda motor sport.

Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengambil BBM berkali-kali, kemudian BBM dipindahkan dari tangki kendaraan ke jeriken atau tempat penampungan.

Aktivitas tersebut menjadi persoalan serius karena mekanisme pengisian BBM di SPBU seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar demi kepentingan perdagangan kembali.

Investigasi juga menyoroti aktivitas pemindahan Pertalite dari tangki kendaraan ke jeriken atau tempat penampungan yang berada di belakang SPBU Aek Kanopan.

Lebih jauh, berdasarkan temuan lapangan, terdapat aktivitas pemindahan dan penampungan Pertalite di lokasi belakang SPBU Aek Kanopan.

Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penimbunan BBM yang selanjutnya diperdagangkan kembali.

Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya keterkaitan antara aktivitas penyaluran Pertalite di SPBU dengan pihak yang melakukan penimbunan dan perdagangan BBM tanpa perizinan usaha yang diwajibkan pemerintah.

Keterkaitan tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan transaksi penjualan, rekaman CCTV, catatan distribusi, identitas pembeli, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Apabila ditemukan adanya hubungan kerja sama atau kesengajaan antara pihak SPBU dengan pengelola penampungan BBM ilegal, aparat penegak hukum harus mengusut seluruh rantai distribusi, termasuk kemungkinan keterlibatan operator, pengawas, maupun pengelola SPBU.

Penggunaan Barcode Kendaraan Tidak Sesuai

Persoalan lainnya adalah temuan penggunaan maupun penyediaan barcode kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian Pertalite.

 

Praktik penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai dapat merusak sistem pengawasan penyaluran BBM dan membuka peluang penyalahgunaan kuota pembelian.

 

Sistem pencatatan digital seharusnya menjadi instrumen pengendalian agar penyaluran BBM tepat sasaran, bukan justru dimanfaatkan untuk mengakali pembatasan pembelian.

 

Oleh sebab itu, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi, identitas kendaraan, rekaman CCTV, serta data barcode yang digunakan dalam transaksi di SPBU tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan benar-benar telah dilaksanakan sesuai prinsip tepat sasaran dan tepat volume?

 

BBM penugasan yang mendapatkan dukungan kompensasi pemerintah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna akhir, bukan menjadi sumber keuntungan bagi jaringan perdagangan BBM yang tidak memiliki kewenangan.

Saksi : 

Sejumlah ketentuan hukum yang perlu menjadi dasar pemeriksaan:

 

1. Surat Edaran Dirjen Migas Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021

 

Mengatur bahwa SPBU hanya boleh menyalurkan BBM kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan kepada pengecer yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

 

2. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025

 

Pasal 16 mengatur kewajiban penyaluran JBKP dan JBT secara tepat sasaran dan tepat volume bagi konsumen pengguna penerima surat rekomendasi.

 

Pasal 17 melarang konsumen pengguna penerima surat rekomendasi mengalihkan surat rekomendasi dan memperjualbelikan kembali BBM yang diperolehnya.

 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

 

Pasal 23 mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan usaha hilir migas.

 

Pasal 53 mengatur ancaman pidana bagi kegiatan usaha:

 

– Pengolahan tanpa izin: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar.

– Pengangkutan tanpa izin: penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.

– Penyimpanan tanpa izin: penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

– Niaga tanpa izin: penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

 

Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

 

Penerapan Pasal 55 terhadap Pertalite harus memperhatikan status hukum dan unsur tindak pidananya. Tidak setiap pelanggaran penyaluran Pertalite otomatis memenuhi unsur pasal tersebut.

 

Pasal 56 juga mengatur pertanggungjawaban badan usaha dan/atau pengurus apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha.

 

Atas rangkaian temuan tersebut, masyarakat dan pihak yang melakukan pengawasan publik mendesak:

1. Pertamina Patra Niaga segera melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran Pertalite di SPBU Aek Kanopan Nomor 14.214.234.

2. BPH Migas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan distribusi JBKP, termasuk dugaan penjualan kepada pengecer dan penyalahgunaan barcode.

3. Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan BBM tanpa perizinan yang diwajibkan.

4. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memastikan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna BBM.

5. Pertamina memeriksa kemungkinan keterlibatan operator, pengawas, dan pengelola SPBU dalam aktivitas penyimpangan tersebut.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penampungan BBM di belakang SPBU, termasuk asal-usul BBM dan perizinan kegiatan usahanya. (Tim)

SendShare320Tweet200Send

BeritaTerkait

Auditor JPU Kelabakan di Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan, JPU Akui 95% Jasa Pandu Sudah Dibayar

Auditor JPU Kelabakan di Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan, JPU Akui 95% Jasa Pandu Sudah Dibayar

17 November 2026
1.2k
Tim PAGAR Polsek Gebang Tangkap 2 Pelaku Bajing Loncat Pencuri Kambing

Tim PAGAR Polsek Gebang Tangkap 2 Pelaku Bajing Loncat Pencuri Kambing

14 November 2026
1.2k
Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban Dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban Dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

12 November 2026
1.2k
Sidang Korupsi KSOP Belawan: Audit Kerugian Negara Dipersoalkan, Kuasa Hukum Klaim 670 Kapal Sudah Bayar ke Pelindo

Sidang Korupsi KSOP Belawan: Audit Kerugian Negara Dipersoalkan, Kuasa Hukum Klaim 670 Kapal Sudah Bayar ke Pelindo

9 November 2026
1.2k
Saksi Ungkap Tak Semua Kapal di Belawan Wajib Bayar Jasa Pandu dan Tunda

Saksi Ungkap Tak Semua Kapal di Belawan Wajib Bayar Jasa Pandu dan Tunda

6 November 2026
1.2k
Satresn Narkoba Polres Karo Amankan Dua Pria dan Sabu

Satresn Narkoba Polres Karo Amankan Dua Pria dan Sabu

3 November 2026
1.2k
Di Hadapan Hakim Tipikor Medan, Agen Kapal Akui Bayar Jasa Pandu dan Tunda ke Pelindo

Di Hadapan Hakim Tipikor Medan, Agen Kapal Akui Bayar Jasa Pandu dan Tunda ke Pelindo

3 November 2026
1.2k
Eks Karyawati Epson Cari Keadilan, Kuasa Hukum Desak Polda Metro Jaya Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa

Eks Karyawati Epson Cari Keadilan, Kuasa Hukum Desak Polda Metro Jaya Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa

28 Oktober 2026
1.2k
Sidang Dugaan Korupsi PNBP KSOP Belawan, Kuasa Hukum Cecar Saksi Pelindo soal Pembayaran Jasa Pandu

Sidang Dugaan Korupsi PNBP KSOP Belawan, Kuasa Hukum Cecar Saksi Pelindo soal Pembayaran Jasa Pandu

26 Oktober 2026
1.2k
Ungkap Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin di Sumut, Kapolri : Berpotensi Selamatkan 5,8 Juta Jiwa

Ungkap Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin di Sumut, Kapolri : Berpotensi Selamatkan 5,8 Juta Jiwa

24 Oktober 2026
1.2k
Cek Kesehatan Gratis Dinkes Pemko Medan
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.

TERKINI

Distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berukang Kali 
Hukum

Distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berukang Kali 

18 November 2026
1.1k

Baca
PC HIMMAH Langkat Ajak Masyarakat Bijak Menyikapi Ganguan Distribusi Air 

PC HIMMAH Langkat Ajak Masyarakat Bijak Menyikapi Ganguan Distribusi Air 

18 November 2026
1.1k
Bupati & Wabup Karo Hadiri Lepas Sambut Danyonif 125/Si’mbisa

Bupati & Wabup Karo Hadiri Lepas Sambut Danyonif 125/Si’mbisa

18 November 2026
1.1k
PC HIMMAHLangkat Apresiasi Dispora Langkat Dorong Penguatan Iman dan Taqwa  

PC HIMMAHLangkat Apresiasi Dispora Langkat Dorong Penguatan Iman dan Taqwa  

17 November 2026
1.1k
Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan Amankan 68 Orang dan Sita 73 Senjata Berbahaya

Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan Amankan 68 Orang dan Sita 73 Senjata Berbahaya

17 November 2026
1.1k
Satlantas Polres Karo Sosialisasikan Operasi Zebra 2026 kepada Pelajar

Satlantas Polres Karo Sosialisasikan Operasi Zebra 2026 kepada Pelajar

17 November 2026
1.1k
Auditor JPU Kelabakan di Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan, JPU Akui 95% Jasa Pandu Sudah Dibayar

Auditor JPU Kelabakan di Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan, JPU Akui 95% Jasa Pandu Sudah Dibayar

17 November 2026
1.2k
Plt Bupati Langkat Tiorita Tekankan Kinerja Perangkat Daerah Harus Berdampak Nyata

Plt Bupati Langkat Tiorita Tekankan Kinerja Perangkat Daerah Harus Berdampak Nyata

16 November 2026
1.1k
Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

16 November 2026
1.1k
Plt. Bupati Langkat Tiorita Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Pascabencana

Plt Bupati Langkat Tiorita Tekankan Kinerja Perangkat Daerah Harus Berdampak Nyata

16 November 2026
1.1k
HarianMetro.id

© 2000 harianMETRO.ID - Tak Ada Yang Terlewatkan!.

Navigate Site

  • Redaksi
  • Tentang kami
  • Kode Etik
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
  • Disclaimer
  • Dprd medan
  • Teknologi
  • Video
  • Wakil Rakyat

Follow Us

Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Home
  • Headline
  • News
  • Dunia
  • Nasional
  • Sumut
  • Medan
  • Metro
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Hukum
  • Iklan Baris
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Dprd medan
  • Wakil Rakyat
  • Ragam
  • Sosial
  • Teknologi
  • TNI/Polri
  • Video

© 2000 harianMETRO.ID - Tak Ada Yang Terlewatkan!.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

.