www.harianmetro.id/ – Medan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).
Kasman mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 40,2 persen. Menurutnya, Pemerintah Kota Medan perlu mengoptimalkan pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Jika target pendapatan tidak tercapai, akan banyak program yang tidak terlaksana,” ujarnya.
Fraksi PKS meminta Pemko Medan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat apabila realisasi pendapatan tidak mencapai target. Di antaranya perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan kelurahan, bantuan sosial, serta peningkatan dan penguatan UMKM.
PKS juga menyoroti realisasi belanja daerah yang masih di bawah 20 persen pada semester pertama. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena anggaran yang telah ditetapkan harus mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang telah ditetapkan hanya menghasilkan kegiatan yang bersifat seremonial, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak belum tertangani,” tegas Kasman.
Karena itu, Fraksi PKS meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang realisasinya masih rendah. Setiap program, kata Kasman, harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
PKS juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS meminta agar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Medan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Medan sesuai kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKS turut menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,59 persen. Kondisi tersebut, menurut PKS, perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan target angka, tetapi juga sebagai evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Pemko Medan didorong melakukan inovasi melalui digitalisasi, memperluas basis pajak, serta menutup potensi kebocoran penerimaan.
PKS juga meminta agar realokasi anggaran memperhatikan pemerataan antarwilayah dan kebutuhan masyarakat kecil, khususnya layanan dasar, kesehatan, pendidikan dan penanggulangan banjir.
Untuk memperkuat transparansi, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan menghadirkan dashboard realisasi anggaran yang dapat dipantau publik.
Dalam bidang kebencanaan, Fraksi PKS mengapresiasi penambahan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang diperuntukkan bagi pengadaan sarana evakuasi dan logistik.
Namun, penambahan anggaran tersebut dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi bencana.
Terkait lingkungan dan tata kota, PKS menilai program penanggulangan banjir, pengelolaan sampah dan penataan ruang terbuka hijau perlu diintegrasikan secara lebih baik.
Fraksi PKS juga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan segera menyiapkan blueprint atau peta drainase Kota Medan sebagai bagian dari upaya terintegrasi untuk mengurangi risiko banjir.
“Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait harus memberikan perhatian serius agar langkah tersebut segera direalisasikan,” pungkasnya.
(mdc)
