DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di Terminal Lubukpakam, Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa, Rabu (19/8/2026).
Peluncuran ini menjadi tahap awal pengoperasian BRT Mebidang untuk memperkuat transportasi umum di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kehadiran BRT juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Bobby mengatakan penyediaan transportasi umum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, tingginya penggunaan kendaraan pribadi menunjukkan layanan transportasi publik masih perlu diperkuat.
“Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya,” kata Bobby saat peluncuran.
Bobby meminta pengoperasian BRT Mebidang tidak berhenti pada penyediaan armada. Ia ingin seluruh layanan transportasi di kawasan Mebidang terintegrasi, termasuk sistem pembayarannya.
Ia menargetkan sistem pembayaran terintegrasi mulai diterapkan pada 2027. Dengan sistem tersebut, penumpang cukup membayar satu kali meski harus berganti bus atau koridor dalam satu perjalanan.
“Jadi kita inginnya mau ke Binjai, mau ke Deli Serdang maupun ke mana pun, bayarnya sekali saja. Nanti masalah pindah-pindah bus karena mungkin koridornya berbeda-beda,” ujarnya.
Bobby mencontohkan, masyarakat yang bepergian dari Deli Serdang menuju Medan atau Binjai tidak perlu kembali membayar saat berpindah layanan.
“Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway,” katanya.
Saat ini BRT Mebidang memasuki tahap uji coba dengan dua unit bus listrik. Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yudha P Setiawan mengatakan jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026.
Sebanyak 13 bus akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubukpakam dan 14 bus melayani Koridor 2 Simpang Barat-Binjai. Sementara tiga unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan.
Layanan BRT Mebidang menggunakan skema Buy The Service (BTS). Dalam skema ini, pemerintah membayar biaya operasional berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum.
Dengan skema tersebut, pengemudi tidak perlu mengejar jumlah penumpang, tetapi dapat berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif ditetapkan Rp 4.300 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 untuk penumpang kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Selain penambahan armada, sebanyak 121 titik pemberhentian baru akan dibangun. Sebanyak 68 titik berada di lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik di lintasan Simpang Barat-Binjai.
Pemprov Sumut juga meluncurkan aplikasi Trans-Sumut. Aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mengecek rute, memantau posisi bus secara real-time, serta melakukan pendaftaran tarif khusus.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan BRT Mebidang merupakan salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.
Menurutnya, kemacetan menjadi salah satu alasan pengembangan transportasi publik perlu dipercepat. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan di Medan mencapai 54,02 persen.
“Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau,” kata Muiz.
Pengelolaan BRT Mebidang selanjutnya juga diarahkan menuju pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deli Serdang.
Bobby berharap kolaborasi tersebut dapat menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat di kawasan Mebidang sekaligus memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai metropolitan.(rel)
