Panyabungan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus berupaya mewujudkan tata kelola data yang berkualitas melalui kegiatan Sosialisasi Portal SADATA Madina yang diselenggarakan di Aula BAPPERIDA, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini penting dalam penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal serta pembentukan Tim Forum Satu Data Daerah.
Portal SADATA Madina dikembangkan sebagai wadah pengelolaan dan publikasi data sektoral daerah, sekaligus menjadi sarana kolaborasi bagi Pembina Data, Walidata, dan seluruh Produsen Data.
Dalam arahannya, Kepala BPS Kabupaten Mandailing Natal Dedi Kintoro selaku Pembina Data menegaskan bahwa Portal SADATA Madina adalah milik bersama, bukan hanya milik satu instansi. Ia merinci peran strategis dalam ekosistem ini, Bapperida sebagai Koordinator dan Sekretaris Data, serta BPS sebagai Pembina Data Statistik.
Lebih lanjut, Kepala BPS Madina menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data. “BPS Madina berkomitmen mendampingi Bapak/Ibu 24 jam. Kantor kami terbuka. Mari kita wujudkan Satu Data Madina yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan mampu memahami kebijakan Satu Data, menjalankan peran masing-masing, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan data yang valid dan terintegrasi.
Kepada seluruh OPD dan Pamong Data, ditekankan agar pengelolaan data tidak dianggap sebagai pekerjaan tambahan semata, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pamong Data diharapkan menjadi motor penggerak dan menjaga kesinambungan pengelolaan data di masing-masing perangkat daerah demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta pembangunan yang lebih efektif.
(red/mdz)
