MEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan H Bahrumsyah pertanyakan strategi dan pola baru yang akan diterapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan yang akan dilounching dalam waktu dekat ini. Sehingga, RSUD Medan Labuhan tidak bernasib sama dengan RS Pirngadi Medan yang kondisinya buruk terkait pelayanan maupun manajemen.
Kritikan itu dicetuskan Bahrumsyah saat memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun 2021 dengan Kepala Dinkes Kota Medan Taufiq Ririansyah di gedung DPRD Medan, Selasa (21/6/2022).
Didampingi anggota banggar DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar.
Bahrumsyah mengharapkan agar pengelolaan RSUD Medan Labuhan nantinya harus lebih baik. “Jangan seperti RS Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. RS lain meningkat mencakar langit tetapi Pirngadi malah nunggu drop. Pirngadi itu BLUD penuh tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga,” sebut Bahrumsyah sedikit kesal.
Untuk itu, Bahrumsyah berharap kepada Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan supaya memiliki strategi jitu mengelola RS sehingga menjadi kebanggaan warga Medan.
Masih dalam rapat pembahans LPJ, pada kesempatan lain, Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan itu menyoroti terkait dana kapitasi di 41 Puskesmas di Kota Medan. Bahrumsyah mensinyalir ada yang kurang pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.
Untuk itu Bahrumsyah minta data lengkap terkait dana kapitasi. Seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan yang bersumber dari APBD. “Kita minta data dari dana kapitasi berapa untuk jasa medis. Begitu juga dengan dan daftar obat. Demi kenyamanan masyarakat,” ujar Bahrumsyah.
Menyikapi sorotan dewan terkait pengelolaan Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan, pihaknya ada upaya melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah. “Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan koreksi lebih dalam,” kata Taufiq.
Sama halnya dengan data dana kapitasi, pihak nya akan berupaya transparan dan segera memyerahkan ke DPRD. “Kami juga butuh masukan dan koreksi guna memaksimalkan perolehan dana kapitasi,” sebut Taufiq. (do)
