METRO,LANGKAT | Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H., bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (19/5/2025).
Rombongan Banggar DPRD Sumut dipimpin oleh Gusmiyadi, S.E., dan turut hadir para anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya, antara lain H. T. Milwan, H. Jumadi, S.Pd.I., M.I.Kom., H. Hendra Cipta, S.E., Meryl Rouli Saragih, S.H., M.H., dr. Hj. Meriahta Sitepu, M.K.M., Makmur Marpaung, Mikakl T. Parlindungan Purba, S.H., dan Dr. H. Hariyanto, Lc., M.A.
Bupati Langkat H. Syah Afandin mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan menyampaikan harapannya agar kunjungan tersebut membawa berkah bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan gambaran umum Kabupaten Langkat yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 6.262,29 km², garis pantai sepanjang 110 km, terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan, serta jumlah penduduk sebanyak 1.078.676 jiwa.
Syah Afandin juga menyampaikan capaian makro pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2024, di antaranya:
– Tingkat kemiskinan 9,4%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 58.045 jiwa atau 0,5%.
– Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98%.
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,85 poin.
– Rata-rata lama sekolah 8,74 tahun (setara kelas 2 SMP), harapan lama sekolah 13,28 tahun, dan usia harapan hidup 74,39 tahun.
– Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,08%.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Langkat juga menekankan pentingnya bantuan keuangan dari provinsi berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung pencapaian target-target prioritas nasional dan provinsi, khususnya dalam penurunan kemiskinan yang ditargetkan menurun menjadi 4,90%.
“Penyaluran bantuan keuangan provinsi sangat kami butuhkan, mengingat keterbatasan keuangan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program prioritas yang bersifat strategis,” ujar Afandin.
Ia juga memaparkan berbagai kebutuhan mendesak daerah, di antaranya:
– Rehabilitasi 20.444 unit rumah tidak layak huni.
– Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 21.000 pekerja rentan, di mana baru 12.250 orang yang tercover.
– Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini baru 72% peserta aktif BPJS Kesehatan dari target 80%.
Selain itu, Afandin menyoroti pentingnya pemerataan akses infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung hilirisasi dan penguatan produk unggulan daerah, seperti sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dari total panjang jalan Kabupaten Langkat sepanjang 1.561,3 km, baru 62,44% yang berada dalam kondisi mantap.
“Perbaikan ruas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata strategis seperti Bukit Lawang dan Tangkahan sangat mendesak, karena mengalami kerusakan berat pada beberapa segmen,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada legislatif dan eksekutif Provinsi Sumatera Utara, serta memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Langkat.(Indo)
