Medan. Sebuah pemberitaan berisi tudingan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menjadi sorotan publik pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Artikel yang terbit di salah satu media di Kota Medan itu menarasikan adanya “kejahatan kekuasaan” dan keberadaan kelompok media yang disebut sebagai “Media Bapak” media yang dianggap pro terhadap Gubernur Bobby.
Tulisan tersebut bahkan menyoal penggunaan dana publik untuk membiayai kelompok media tertentu serta menyebut adanya penghalangan terhadap wartawan perempuan saat pelantikan pejabat eselon III dan IV di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Namun, narasi itu dinilai terlalu menyudutkan dan sarat kepentingan politik oleh pemerhati masyarakat.
Pemerhati sosial dari Barisan Rakyat Peduli Negara (BRPN), Barensius Saragih, ST, menyebut tulisan tersebut berpotensi menggiring opini publik dengan cara yang tidak sehat.
“Biasalah, mungkin ada sekelompok orang yang sudah terlalu nyaman selama ini dengan pemimpin sebelumnya. Kehadiran Gubernur Bobby Nasution menjadi momok tidak menyenangkan bagi mereka. Biasanya kelompok seperti ini karena sakit hati sering disebut *barisan sakit hati,” ujar Baren.
Ia menilai, setiap pemimpin memiliki gaya dan karakter berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Bobby Nasution, yang dikenal sebagai gubernur termuda di Indonesia saat ini, menurutnya sedang berupaya membawa Sumatera Utara ke arah yang lebih modern dan berorientasi pada hasil.
“Era Bobby Nasution ini biarlah mengalir dengan gaya kepemimpinan baru. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, silakan yang lain memimpin dengan gaya masing-masing,” lanjutnya.
Baren juga mengingatkan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak menggunakan media sebagai alat serangan politik, melainkan menempuh jalur hukum jika memang ada pelanggaran.
“Kalau memang ada hal yang dianggap melanggar aturan, gunakan undang-undang. Ada UU KIP No. 14, ada Ombudsman, ada UU Pers No.40, laporkan dengan bukti, tentu ada proses hukum yang harus kita taati bersama,” tegasnya.
Menurut Baren, dinamika antara pemerintah dan media seharusnya berjalan dalam koridor saling mendukung dan mengawasi secara konstruktif, bukan saling menjatuhkan.
“Setiap pemimpin pasti tahu mana media yang bekerja dengan objektif, dan mana yang hanya mencari sensasi serta keburukan,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk tetap menjaga iklim informasi yang sehat, agar pembangunan di Sumatera Utara berjalan tanpa gangguan kepentingan politik jangka pendek.
(red)
