MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan dukungan penuh upaya mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Satgas KDMP di jajaran kabupaten/kota dan provinsi.
KDMP merupakan program pemerintah pusat untuk menggalakkan perekonomian dari tingkat desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga implementasi program ini bisa terlaksana sesegera mungkin,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut M Armand Effendy Pohan usai mengikujti secara virtual Rakor Pengendalian Inflasi 2025, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/5).
Effendy Pohan optimis, program ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Sumut. Dana yang dikucurkan untuk program KDMP sekitar Rp300 triliun, sehingga akan membuat perputaran uang di tingkat desa/kelurahan akan meningkat.
“Tidak main-main, Rp300 T untuk seluruh KDMP, jadi akan ada dana tambahan yang akan berputar di tingkat desa, kita optimis ini akan memberikan dampak besar untuk perekonomian kita,” kata Effendy Pohan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan KDMP membutuhkan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu mempercepat pembentukan KDMP dari sisi anggaran.
“Kabupaten/kota dan provinsi dapat mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dalam bentuk pembiayaan dari pos biaya tidak terduga (BTT),” kata Tito Karnavian.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia sedang fokus untuk sistem perekonomian dari desa/kelurahan. Lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat tahun ini.
“Sebelumnya, kita sudah fokus pada infrastruktur, kemudian Pak Probowo fokus pada ketahanan pangan, Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton, langkah berikutnya, yang sudah ketinggal jauh maksud saya, kita harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli Hasan.
Hadir pada rapat ini secara virtual Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wamendagri Bima Arya. Hadir juga para bupati/walikota dan gubernur se-Indonesia, Plt Deputy II Kepala Staff Kepresidenan, jajaran Kemendagri dan Menko Pangan. (Red)
