JAKARTA – Usai menggeruduk gedung KPK Republik Indonesia, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara (Sumut) kembali menggeruduk gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) yang berada di Jalan Bulungan Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Kedatangan puluhan mahasiswa ini menyoroti dugaan penyalahgunaan dana desa di Tapanuli Tengah.
“Kami tak henti-hentinya menyurakan tuntutan ini, agar pihak KPK dan Kejagung segera memanggil dan memeriksa Pj Bupati Tapteng beserta kroninya terkait penggunaan Dana Desa dalam kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diduga sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ujar Sutoyo.
Dalam orasinya, Sutoyo mengatakan kegiatan Bimtek dibebankan biaya sebesar Rp11.000.000 per Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah yang diambil dari Dana Desa.
“Kegiatan Bimtek tersebut terlihat sebagai penyamaran untuk memfasilitasi tindakan korupsi secara bersama-sama. Apalagi, kegiatan Bimtek itu dilaksanakan 14 Kali. Sehingga hampir setengah anggaran dana desa yang telah dipergunakan, dan terkesan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sutoyo menyebut pihaknya memiliki data yang dapat dijadikan referensi oleh Kejagung dan KPK, untuk segera memanggil pejabat-pejabat terkait yang diduga terlibat.
“Karena, jika ditaksir, hampir dua puluh miliar dana desa yang dipergunakan untuk bimtek tersebut,” katanya.
Aksi ini, katanya, bagian dari dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, mengingat keuangan negara dinilai tidak digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ini langkah pertama untuk menunjukkan ketegasan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. Kami sebagai wakil rakyat Indonesia bertujuan untuk memberikan dukungan dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.
Dia menyatakan bahwa mereka juga sudah melakukan aksi damai beberapa kali di berbagai instansi negara di Sumut, termasuk di Depan Kantor KPK. Begitu juga di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Polda Sumut. Namun, tampaknya aksi mereka dianggap seolah-olah tidak memiliki dampak yang signifikan.
“Kami sangat berharap bahwa ketika kami menyuarakan pendapat di depan gedung Kejagung dan KPK, hal ini akan segera ditindaklanjuti. Demi menjaga agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang,” harapnya.
Sutoyo mengatakan massa KMMB Sumut akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi. (Yar)
