– Medan. Sekretaris Fraksi Gerindra Salomo Tabah Ronal Pardede SE MM menyampaikan apresiasi Pemko Medan atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Menurut Salomo WTP bukanlah suatu ukuran keberhasilan pemerintah. Melainkan sejauhmana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan Salomo TR Pardede selaku juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam penyampaian pemandangan umum ftaksi fraksi DPRD Medan atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (Lpj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H Zulkarnaen dan para anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan perwakilan OPD jajaran Pemko Medan. Rapat difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Pemko Medan dinilai perlu memperkuat kemandirian fiskal. Bahkan, mempertanyakan apa langkah konkret Pemko Medan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya.
Bukan itu saja, Salomo juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.
Dimana masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang. Begitu juga persoalan sampah, serta pelayanan publik yang belum maksimal.
“Karena itu kami mempertanyakan, mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Wali Kota, ” ungkapnya.
Dengan lemahanya kinerja OPD Pemko Medan, Fraksi Gerindra memandang perlu untuk dilakukannya evaluasi yang tegas. “Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarka hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” sebutnya.
Dilanjutkan, secara khusus pihaknya memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD bpkad dan Satpol PP.
“Hingga saat ini masih menerima berbagai keluhan masyarakat. Kami juga meminta penjelasan Pemko Medan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan. Berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan,” cetusnya.
