METRO,MEDAN | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Selasa (12/07/2022).
Untuk kesempatan hari ini, Menteri Hadi Tjahjanto langsung meninjau loket layanan, ruang dan serta melakukan dialog dengan para pemohon yang sedang mengajukan permohonan untuk sertifikat tanah.
Menteri Hadi Tjahjanto juga langsung melihat sejumlah inovasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Kota Medan dalam rangka mewujudkan layanan prima, memudahkan masyarakat dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus surat.
Kantor BPN Kota Medan telah menyediakan tempat dengan konsep co-working space untuk mengunggah berkas pada aplikasi Sentuh Tanahku.
Dengan sistem Co-working Space, masyarakat juga dapat mengurus langsung layanan pertanahan secara mandiri, sehingga timbul rasa masyarakat untuk ingin mengetahui lebih baik dan terarah terkait proses berkas dari pengurusan awal hingga sampai akhir.
Penyediaan co-working space gunanya untuk mengurangi pertemuan empat mata antara masyarakat dengan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan transparansi layanan pertanahan dan juga percaloan.
Seperti yang di jelaskan Kepala Badan Pertanahan Nasional kota Medan, Yuliandi Djalil kepada Menteri Hadi Tjahjanto, terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif dengan untuk meminimalisir sengketa ataupun konflik pertanahan, di mana dengan identitas pemohon dan alas haknya membuat kecil kemungkinan akan ada penyerobotan tanah.
Dengan adanya sejumlah inovasi, Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi Kantor Pertanahan Kota Medan, termasuk dalam hal fasilitasi dan kenyamanan kantor juga membuat masyarakat yang mengurus sertifikat semakin nyaman dan senang di karenakan staf di kantor BPN Medan juga sangat membantu masyarakat dalam pengurusan yg cepat dan akurat.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan membuka layanan prioritas pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat yang terkendala waktu untuk mengurus sertifikat di hari Senin-Jumat.
Dari semua perbaikan dan inovasi yang dilakukan, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan yang terpenting adalah tidak adanya praktik pungli (pungutan liar).
Dirinya juga menghimbau keras, akan memberi tindakan tegas jika terdapat laporan jajaran BPN Medan melakukan pungutan liar. (*/HM)
