– Medan. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menghadapi tantangan fiskal nasional dengan pemangkasan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Penyesuaian yang diumumkan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari efisiensi APBN, membuat alokasi TKD provinsi turun dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun tahun depan.
Padahal, secara keseluruhan, TKD Sumut termasuk kabupaten/kota dan dana desa mencapai Rp45,18 triliun di 2025, menjadikannya salah satu porsi terbesar di luar Jawa.
Kondisi ini langsung memicu gelombang kekhawatiran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerhati daerah, terutama mengingat pemangkasan serupa yang dialami 18 provinsi lain.
Menanggapi dinamika ini, pengamat ekonomi Muhammad Arif menilai sikap Gubernur Bobby sebagai langkah bijak di tengah ketidakpastian global.
“Pemangkasan TKD ini memang tekanan berat, tapi justru peluang untuk reformasi fiskal daerah. Sumut bisa belajar dari pengalaman 2025, di mana TKD Rp45 triliun berhasil dorong infrastruktur. Kuncinya, tingkatkan PAD minimal 15-20% per tahun melalui digitalisasi pajak dan kemitraan swasta,” kata Arif, Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan jika dikelola baik, penurunan Rp1,1 triliun ini tak akan hambat target SDGs Sumut, malah bisa jadi katalisator inovasi.
Dengan APBN 2026 yang lebih ketat, kata Arif, pemerintah Sumut kini gencar sosialisasi rencana realokasi. Gubernur Sumut, Bobby Nasution berencana menggelar rapat koordinasi dengan bupati/wali kota akhir pekan ini, sambil menunggu respons Istana terhadap masukan APPSI.
Di balik angin kencang ini, Sumut tampak siap berlayar dengan kapal yang lebih tangguh—bukan dengan keluhan, tapi dengan aksi nyata.
Sebelumnya Gubernur Sumut Bobby Nasution menyikapi hal ini dengan tenang dan optimis menekankan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu.
“Kami paham ini bagian dari penyesuaian nasional untuk prioritas pembangunan pusat. Yang penting, kami sudah siapkan strategi jangka panjang,” ujar Bobby usai melantik 177 pejabat eselon III di Gedung Gubernuran Sumut baru-baru ini.
Bobby menegaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN serta PPPK tetap aman. “Dana untuk belanja pegawai sudah terlindungi.
“Kami akan realokasi dari sumber lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus kami tingkatkan melalui investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan industri halal,” tambahnya.
Ia juga menyuarakan empati untuk daerah kecil yang lebih rentan. “Saya kasihan dengan kabupaten/kota yang PAD-nya minim. Makanya, kami dorong kolaborasi melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk dialog dengan pusat,” tuturnya.
(red)
