– Medan. Setelah usulan penambahan kuota program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara (Sumut) disetujui menjadi 20 ribu unit pada tahun 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution langsung menggelar diskusi bersama asosiasi pengembang perumahan.
Pertemuan ini membahas langkah-langkah percepatan realisasi, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan perbankan, hingga penegasan soal insentif dan penyederhanaan perizinan.
Diskusi yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (10/10/2025) malam, dihadiri jajaran DPD Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI). Dalam kesempatan itu, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui program Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia, dengan Sumut mendapat porsi 20 ribu unit hingga akhir 2025.
“Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret untuk mengejar target ini. Tujuannya jelas, menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bobby Nasution.
Bobby Nasution meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut untuk segera melakukan sosialisasi program nasional perumahan ini kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia juga mendorong kepala daerah agar memastikan kebijakan insentif dan kemudahan perizinan benar-benar diterapkan.
“Saya minta nanti dinas terkait mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi program Presiden. Karena Gubernur punya dua fungsi, sebagai kepala daerah provinsi dan juga wakil pemerintah pusat. Jadi kita bisa sampaikan langsung ke bupati dan walikota agar program ini berjalan hingga tingkat desa,” tegasnya.
Selain itu, Bobby juga meminta PT Bank Sumut untuk berperan aktif dalam skema pembiayaan program rumah MBR. Menurut Bobby, sinergi antara BUMD dan pengembang sangat penting untuk memperluas akses akad kredit bagi masyarakat.
“Dari total kuota 20 ribu unit, saat ini sudah terealisasi sekitar 8.200 unit. Masih ada sekitar 11 ribu unit yang harus kita kejar. Karena itu, seluruh pihak harus berkolaborasi penuh. Kami ingin memastikan program ini menjadi prioritas dan benar-benar mempermudah masyarakat memiliki rumah,” jelasnya.
Ketua DPD APPERSI Sumut HM Yulius menyampaikan apresiasi atas kepedulian Gubernur Bobby Nasution yang secara langsung melibatkan pengembang dalam perumusan strategi pencapaian target nasional tersebut. Ia optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, target pembangunan rumah subsidi di Sumut tahun 2025 bisa tercapai bahkan melampaui.
“Kami siap mendukung penuh dan berharap sinergi ini bisa terus berlanjut untuk target berikutnya, yaitu 25 ribu unit rumah pada tahun 2026,” ujar Yulius.
Yulius juga menyampaikan sejumlah masukan, terutama mengenai kepastian insentif daerah untuk pengembang rumah MBR. Ia menyoroti pentingnya kejelasan terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini penting agar pengembang dapat lebih mudah memenuhi target kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Turut mendampingi Gubernur dalam diskusi tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hendra Dermawan Siregar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Pendidikan Alexander Sinulingga, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(red)
