Medan. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi khususnya di Sumut mendapat apresiasi dari praktisi hukum, M. Asril Siregar, SH. MH. Namun, ia menyayangkan munculnya opini-opini yang mengaitkan salah satu kasus OTT melibatkan Kadis PUPR nonaktif TOP dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tanpa dasar yang kuat.
“Apresiasi saya kepada KPK atas OTT ini sebagai langkah pencegahan korupsi. Tapi, munculnya opini yang mengaitkan Pak Bobby Nasution sangat berlebihan dan menyesatkan,” tegas Siregar.
Ia menekankan KPK memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini secara profesional dan menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar hanya akan mengganggu proses penegakan hukum.
“Namun dalam beberapa waktu setelah penangkapan atau OTT KPK tersebut muncul berbagai opini dari Politisi Pemerhati Tindak Pidana Korupsi maupun masyarakat, yaitu adanya penggiringan opini yang mengkaitkan perbuatan TOP tersebut terhadap Bapak Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Menurut saya itu merupakan tindakan yang berlebihan, dimana statemen yang disampaikan tersebut seakan-akan yang menyampaikan itu lebih tahu atau lebih mengerti daripada KPK. Jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan masyarakat, ini yang saya maksud adalah pernyataan yang tidak mendasar,” tambahnya.
Asril, yang juga aktivis sejak tahun 2006, mengingatkan pentingnya menunggu hasil investigasi KPK. Ia berharap opini-opini liar tidak menghambat konsentrasi Gubernur Nasution dalam membangun infrastruktur di Sumatera Utara, khususnya perbaikan jalan yang selama ini terbengkalai.
“Sejak saya di bangku perkuliahan, jadi aktivis tahun 2006, saya sudah melintasi jalur Sipiongot itu, jalur itu memang sangat memprihatinkan bahkan di tahun 2024 melintasi jalur tersebut, jalan tersebut sangatlah memperihatinkan bagi pengguna Jalan apalagi bagi masyarakat. Namun sejak kepemimpinan Bobby Nasution, hanya beliau yang memperhatikan jalan tersebut dan membangun jalan tersebut. Kalau kita bijak, bahwa kita harus percaya bahwa tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK belum tentu seluruhnya tindakan tersebut adalah merupakan perintah dari Gubernur. Makanya saya bilang lagi-lagi, ini niat baik jangan sampai persoalan TOP mengganggu konsentrasi Pak Bobby Nasution untuk fokus membangun jalan yang rusak dan tertinggal sejak dahulu,” terangnya.
Ia mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak terpengaruh oleh opini-opini yang dinilai menyesatkan.
“Mari kita serahkan proses hukum kepada KPK. Biarkan mereka bekerja secara profesional,” katanya berharap KPK dapat segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
(r/red)
