Medan. Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan menyoroti mahalnya biaya konsultan ketimbang biaya retribusi. Karena, Konsultan dinilai sesukanya menetapkan biaya.
Penegasan ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan Muslim Harahap pada Rapat Paripurna DPRD Medan Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2024, Selasa (10/6/2025).
Menurut Fraksi Demokrat DPRD Medan, sangat disayangkan dengan mahalnya biaya konsultan dalam pengurusan Persetujuan Gambar Bangunan (PBG), yang pada akhirnya menghambat masyarakat untuk mengurusnya dan juga menghambat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.
“Coba bayangkan, perbandingannya untuk biaya konsultan pengurus PBG Rp15 juta, sementara Retribusi hanya Rp5 Juta. Tentunya ini sangat disayangkan. Karena kami lihat dipengurusan PBG ini tidak ada kepastian, seolah-olah konsultan lah yang menentukan berapa yang harus dibayar,” ungkap Muslim.
Kemudian, mantan Kadisdukcapil Medan ini menjelaskan, di daerah lain, untuk rumah type 45 ke bawah pengurus PBG nya sudah gratis, khususnya yang dibangun oleh masyarakat sendiri, terkecuali dibangun pengembang.
“Jadi kalau dibangun masyarakat di type 45 ke bawah, PBG sangat wajar digratiskan,” jelasnya.
(red)
