.com – Medan. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melaksanakan rapat evaluasi triwulan I bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi 4 DPRD tersebut, berbagai isu strategis dan keluhan masyarakat dibahas secara mendalam, mulai dari kondisi penerangan jalan umum (PJU), pelaksanaan sistem parkir berlangganan, hingga efisiensi anggaran dan pengelolaan retribusi.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suriono, dalam paparannya menjelaskan masalah PJU tidak semata-mata disebabkan oleh kerusakan pada bola lampu, melainkan lebih banyak disebabkan oleh kerusakan komponen pendukung seperti MCB dan LCD. Ia menyampaikan bahwa selama ini pemeliharaan masih harus menunggu anggaran perubahan atau perintah penggantian lampu secara total, padahal kerusakan tidak selalu menyangkut bola lampu.
“Sering kali yang rusak itu MCB atau LCD-nya, tapi karena sistemnya harus ganti bola lampu, kami terhambat melakukan perbaikan cepat. Ini sebenarnya bisa efisien kalau penanganannya fleksibel,” ujar Suriono.
Namun, kondisi ini kontras dengan beban tagihan listrik PJU yang mencapai Rp290 juta per bulan, padahal banyak lampu tidak berfungsi. Hal ini memicu pertanyaan dari anggota dewan, Renville, yang mempertanyakan efektivitas sistem kontrak yang diterapkan dengan PLN.
“Kita bayar kontrak, tapi banyak lampu mati. Harusnya ada penyesuaian sesuai realisasi pemakaian,” tegas Renville, Senin (21/4/2025).
Isu lain yang menjadi sorotan tajam dalam rapat ini adalah pelaksanaan sistem parkir berlangganan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2024 dan Perwal No. 26 Tahun 2024. Beberapa anggota dewan mengungkapkan bahwa kebijakan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena belum tersosialisasi dengan baik dan masih banyak jukir (juru parkir) yang tidak memahami sistem tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Effendi, menyampaikan bahwa banyak warga yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan, namun tetap diminta bayar tunai oleh jukir di lapangan. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan digitalisasi dan efisiensi sistem parkir.
“Sistem ini belum berjalan optimal. Masyarakat sudah bayar, tapi masih kena pungutan. Jukir juga masih belum tahu bagaimana sistem kerjanya. Kita perlu standarisasi dan pembinaan,” tegas Zulham.
Kinerja vendor parkir juga turut disorot oleh anggota dewan. Rommy Van Boy, anggota Komisi IV, menekankan bahwa banyak vendor yang belum membayar retribusi tepat waktu, namun tetap diperbolehkan beroperasi. Ia mendesak Dishub agar lebih tegas dan memiliki sanksi jelas bagi vendor yang tidak disiplin.
“Kita butuh transparansi. Jangan sampai vendor aktif hanya saat ditagih. Target PAD kita bisa tidak tercapai kalau Dishub lemah dalam pengawasan,” tegasnya.
Rommy juga menyoroti keberadaan jukir liar di beberapa titik pusat kota, seperti di Jalan Tengku Umar dan Jalan Zainul Arifin. Ia mendesak Dishub melakukan patroli rutin dan penindakan tegas terhadap jukir tidak resmi yang meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Dishub menyampaikan bahwa pihaknya akan merevisi Perwal 26 guna menyempurnakan sistem pembayaran elektronik. Dalam skema baru, jukir akan dibekali kartu khusus dengan saldo tertentu yang bisa digunakan untuk men-tap kendaraan pelanggan yang belum memiliki e-money.
“Kami ingin sistem ini benar-benar jalan. Kalau masyarakat belum punya kartu, jukir yang tap pakai kartunya sendiri. Nanti saldonya diisi ulang lewat vendor,” terang Suriono.
Dalam rapat tersebut, Dishub juga mengungkapkan rencana pemasangan lampu baru di 9 titik di Kota Medan, dengan total anggaran sebesar Rp5 miliar. Yang mengejutkan, rencana pengadaan tersebut ternyata masih menggunakan data perencanaan dari tahun 1998.
“Sudah lama tertunda, tapi baru kali ini bisa direalisasikan. Titik-titiknya sudah ditentukan, dan proses pengadaannya sedang berjalan,” jelasnya.
Menutup rapat, Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Simanjuntak menekankan pentingnya pembenahan secara menyeluruh terhadap layanan Dinas Perhubungan. Evaluasi triwulan ini dianggap sebagai momentum untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
(red)
