METRO,LANGKAT | Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2027 sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana, dan dihadiri para wakil ketua serta anggota DPRD, unsur Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, kepala perangkat daerah, dan camat se-Kabupaten Langkat.
Dalam pengantar Nota Keuangan R-APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Langkat memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2.042.939.286.280 atau sekitar Rp2,04 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp342.330.925.525 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.700.608.360.755.
PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara pendapatan transfer bersumber dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, Pemkab Langkat terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah guna memperkuat PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Sementara itu, belanja daerah dalam R-APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2.036.189.286.280. Kebijakan belanja diarahkan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial.
Alokasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.699.099.508.355, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Selanjutnya, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp112.876.550.702 untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah, meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta infrastruktur lainnya.
Pemkab Langkat juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.383.500.000 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi. Adapun Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp214.829.727.223, terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.750.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Dengan komposisi tersebut, surplus pendapatan terhadap belanja daerah sebesar Rp6,75 miliar digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah sehingga struktur anggaran berada dalam posisi berimbang.
Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Usai penyampaian Nota Keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Ranperda APBD 2027.
Pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Melalui agenda tersebut, setiap fraksi menyampaikan masukan, saran, serta catatan terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran yang direncanakan pemerintah daerah.
Seluruh pandangan dan masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui tahapan pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara terarah, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(ZK).
