STABAT, LANGKAT | Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC Himmah) Kabupaten Langkat secara resmi menanggapi beredarnya potongan gambar dan narasi provokatif di media sosial terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Langkat yang dilaksanakan di Kota Medan.
(27/10/2026).
Menyikapi tuntutan sepihak yang mendesak untuk memeriksa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Langkat, Ketua PC Himmah Langkat, Diki Wahyudi, memberikan komentar mendalam sekaligus membantah tudingan miring yang menyudutkan program tersebut.
Diki Wahyudi menegaskan bahwa narasi yang menuduh pelaksanaan Rakor di hotel sebagai bentuk penghamburan uang rakyat adalah opini yang keliru, cenderung tendensius, dan tidak objektif.
“Kita harus melihat substansi dari kegiatan tersebut. Pertemuan koordinasi dan pembekalan bagi aparatur desa bukanlah agenda fiktif atau sekadar seremonial mewah, melainkan instrumen penting untuk sinkronisasi kebijakan, peningkatan pelayanan publik, serta pembekalan manajemen akuntabilitas anggaran desa yang kini jumlahnya semakin besar,” ujar Diki.
Menurutnya, pemilihan lokasi di fasilitas yang memadai merupakan kebutuhan logistik teknis agar konsentrasi pengisian materi dan koordinasi ratusan kepala desa dapat berjalan efektif tanpa kendala fasilitas pendukung.
Lebih lanjut, PC Himmah Langkat justru memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas PMD Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Robby Deritawan Sitepu, S.E., M.S.P. atas komitmen berkelanjutan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penguatan kapasitas para kepala desa di Langkat.
“Kami mengapresiasi langkah jajaran Dinas PMD Langkat yang dipimpin oleh Pak Robby Deritawan Sitepu karena terus proaktif mengawal tata kelola pemerintahan desa. Melalui koordinasi yang intensif seperti Rakor ini, potensi penyalahgunaan wewenang dan kesalahan administrasi di tingkat desa justru dapat diminimalisir sejak dini demi terwujudnya transparansi anggaran,” tambahnya.
Terkait adanya selebaran digital yang mendesak aparat penegak hukum turun tangan tanpa dasar bukti yang sahih, Diki Wahyudi mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Langkat, untuk menyaring informasi secara objektif sebelum menghakimi suatu kebijakan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas tentu menjadi tujuan kita bersama untuk Kabupaten Langkat yang lebih baik. Namun, pengawasan masyarakat harus didasari oleh data yang valid, bukan sekadar berbasis asumsi atau desakan politis yang dapat memicu kegaduhan publik. Mari kita menjadi masyarakat yang bijak dalam bersikap dan cerdas dalam menganalisis informasi di media sosial,” pungkasnya.
PC Himmah Langkat berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah yang objektif, mendukung setiap program yang berdampak positif pada kemajuan desa, dan menolak keras segala bentuk narasi penggiringan opini yang bertujuan memperkeruh kondusivitas daerah.
