MEDAN – Direktur MATA Pelayanan Publik (PP) Abyadi Siregar mempertanyakan tindaklanjut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait laporan Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) terhadap Anggota Komisi II Deddy Yevri Sitorus.
“Jangan sampai fungsi pelayanan MKD sebagai alat kelengkapan dewan dalam penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR, hilang. Karena itu, MKD harus menjelaskan tindaklanjut penanganan laporan KWP ITU,” tegas Abyadi.
Ketika diminta tanggapannya di Medan, Jumat (11/09/2026), mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu menjelaskan, sesuai pasal 122 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas laporan pengaduan.
“Nah pertanyaannya, apakah MKD sudah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas laporan KWP tersebut? Apakah laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil? Atau jangan-jangan MKD sudah melakukan sidang. Semua ini kan menjadi pertanyaan publik yang jawabannya ditunggu-tunggu,” tegas Abyadi
“Saya sendiri sebagai seorang wartawan, juga berharap laporan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh MKD. Jangan didiamkan. Kita ingin kasus ini berakhir dengan jelas. Apakah ucapan Deddy Sitorus itu masuk dalam katagori merendahkan martabat wartawan sebagaimana substansi laporan,” kata Abyadi yang tercatat sebagai Wartawan Utama oleh Dewan Pers.
Keterangan Dasco
Untuk mengungkap kasus ini dengan jelas, Abyadi Siregar mengharap MKD meminta keterangan semua phak yang hadir dalam sidang Komisi II DPR RI saat itu.
“Termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, juga perlu dimintai keterangan. Lagi pula, selama ini Dasco kan sudah sering tampil seolah menjadi juru bicara parlemen. Nah, saya kira, dalam kasus ini Dasco juga perlu tampil memberi penjelasan,” kata Abyadi.
Tiga Alasan
Sebelumnya, wartawan senior dan praktisi pemilu di Medan David Susanto juga telah mendorong MKD menghadirkan Dasco sebagai salah satu saksi guna memberikan keterangan terkait polemik yang melibatkan Deddy Sitorus dan KWP.
Menurut David, terdapat sejumlah alasan yang membuat kehadiran Dasco penting untuk dimintai keterangan apabila perkara tersebut benar-benar diperiksa dalam persidangan MKD.
“Tiga poin itu menurut saya menjadi alasan kuat Sufmi Dasco Ahmad harus menjadi saksi jika sidang di MKD nantinya digelar,” ujar David.
Di antaranya, kata David, berkaitan posisi dan peran Sufmi Dasco Ahmad yang selama ini kerap tampil sebagai salah satu juru bicara parlemen. Menurutnya, komunikasi publik DPR RI semestinya tetap memperhatikan tata kelembagaan dan kewenangan yang berlaku.
Kemudan sikap Dasco dalam merespon polemik antara Deddy Sitorus dan KWP. David menilai persoalan tersebut seharusnya dapat segera diredam melalui komunikasi dan mediasi internal, terlebih pihak Deddy Sitorus telah menyampaikan bantahan terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Dilaporkan
Sebelumnya, KWP melalui Wakil Ketua Bidang Administrasi Erwin Syahputra Siregar menjelaskan telah melaporkan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus ke MKD DPR RI buntut dari polemik ungkapan “sirkus” ketika ada sejumlah wartawan yang meliput di dalam ruangan rapat Komisi II DPR RI.
Erwin Syahputra Siregar mengatakan, surat pelaporan itu sudah terdaftar di MKD dengan nomor 78. Menurut dia, KWP memutuskan untuk melaporkan Deddy karena dirinya enggan untuk menyampaikan permintaan maaf.
Dalam laporan itu, menurut dia, KWP pun melampirkan beberapa data video terkait ungkapan “sirkus” itu selain surat laporan. Selain itu, ada juga kesaksian dari sejumlah wartawan yang ada ketika momen itu terjadi.
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengaku sudah menerima laporan tersebut. Dia pun tak menutup kemungkinan akan memanggil Deddy untuk mengklarifikasi polemik tersebut. “Bagi MKD, siapapun dia, sama ya,” kata Dek Gam saat dikonfirmasi. (Red)
