JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah operasionalnya di Kalimantan dan Sumatera.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sistem deteksi dini, patroli lapangan, kesiapan personel dan sarana pemadaman, hingga penyediaan sumber air di kawasan rawan kebakaran. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan Zero Burning serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Dashboard Monitoring Karhutla PTPN IV, yang membantu perusahaan memantau kemunculan titik panas atau hotspot berdasarkan kedekatannya dengan lokasi kebun. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim di Regional dan unit kebun untuk melakukan verifikasi lapangan serta menentukan prioritas penanganan.
Selain pemantauan berbasis teknologi, perusahaan juga secara periodik melaksanakan Apel Siaga Karhutla untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, jalur komunikasi, serta mekanisme respons apabila ditemukan indikasi kebakaran di sekitar wilayah operasional.
Di wilayah Kalimantan, intensitas pemantauan dan patroli ditingkatkan terutama pada area yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi selama periode kemarau. Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin serta mencegah rambatan api memasuki area perkebunan maupun kawasan di sekitar permukiman masyarakat.
Sementara itu di Sumatera, mitigasi juga diperkuat melalui penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk sumber air dan fasilitas pencegahan kebakaran di sejumlah kawasan rawan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan air untuk pemadaman awal apabila terjadi kebakaran lahan.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengendalian Karhutla merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan yang dipersiapkan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika memasuki periode puncak kemarau.
“Mitigasi Karhutla harus dilakukan jauh sebelum api muncul. Karena itu, sistem monitoring, kesiapan personel, patroli, serta sarana pendukung kami persiapkan sejak awal agar ketika terdapat indikasi hotspot, tim dapat segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Jatmiko di Jakarta.
Menurut Jatmiko, kebijakan Zero Burning merupakan bagian dari komitmen PTPN IV dalam menjalankan praktik perkebunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Bagi PalmCo, pencegahan kebakaran bukan hanya terkait perlindungan terhadap aset perusahaan. Yang jauh lebih penting adalah perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekosistem di sekitar perkebunan. Karena itu, pendekatan kami selalu menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama,” katanya.
*Perkuat Personel dan Kesiapan Lapangan*
Penguatan sistem pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel. Di Kalimantan Barat, PTPN IV melalui Regional V telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bimtek Dalkarhutla) bagi personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap prosedur keselamatan, teknik penanganan kebakaran, koordinasi lapangan, serta penggunaan peralatan pemadaman.
Selain pelatihan, perusahaan juga secara rutin melakukan pemeriksaan kesiapan pompa, selang, alat pelindung diri, kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sumber air yang dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat.
*Bangun Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah*
PTPN IV juga memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat pemerintah, serta unsur masyarakat di wilayah operasional.
Sebagai bagian dari dukungan tersebut, perusahaan menyalurkan bantuan logistik dan perlengkapan keselamatan bagi petugas lapangan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Dukungan tersebut melengkapi koordinasi yang telah berjalan antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan Karhutla.
Di Jambi, pendekatan pencegahan turut melibatkan masyarakat melalui program pemberdayaan di desa sekitar perkebunan. Salah satunya dilakukan melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat serta penyediaan infrastruktur sumber air untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran di kawasan gambut.
Jatmiko menegaskan bahwa efektivitas pengendalian Karhutla sangat bergantung pada sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat, dan masyarakat.
“Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Karena itu, pencegahannya tidak mungkin dilakukan sendiri. Kuncinya adalah deteksi dini, respons cepat, dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Jatmiko.
Ke depan, PTPN IV akan terus memperkuat sistem pemantauan, kesiapan personel dan sarana, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga operasional perkebunan yang aman dan berkelanjutan. (Red)
