Medan | Pemerintah Kota (Pemkot) Medan disarankan anggarkan dana cadangan di kecamatan dan kelurahan rawan banjir. Hal itu untuk mempercepat penanganan banjir di kewilayahan.
Pemkot Medan disarankan anggarkan dana cadangan di kecamatan oleh anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN-Perindo, Binsar Simarmata, kepada wartawan di Medan, Senin (1/12/2025).
Pernyataan ini disampaikannya menyikapi lambannya Pemkot Medan menangani masyarakat terdampak banjir. “Dana cadangan ini dikelola langsung oleh camat atau lurah jika sewaktu-waktu ada terjadi bencana, seperti membuat dapur umum,” katanya.
Binsar mengaku, sangat menyayangkan kebijakan Pemkot Medan terkesan lambat membatu masyarakat terdampak banjir pada Kamis (27/11/2025) yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dan banyak warga terpaksa mengungsi.
“Sangat kita sayangkan, Pemko Medan lambat mengambil kebijakan untuk membatu warga terdampak banjir kali ini. Aparat kecamatan atau kelurahan tidak mampu membuat dapur umum di lokasi pengungsian warga karena ketiadan anggaran. Berkaca dari pengalaman itu, sebut Binsar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan perlu mengalokasikan dana cadangan di kecamatan rawan banjir,” sarannya.
Binsar juga mendesak, aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun membatu warga membersihkan rumah dan lingkungan yang di penuhi lumpur serta material hanyut.
Seperti warga di Jalan Pintu Air IV Gang Pesatuan dan Gang Aman, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, butuh bantuan untuk membersihkan lingkungan mereka. Sebab, ketinggian air saat banjir di kawasan itu mencapai 5 meter.
“Saat ini warga pastinya sibuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Kita minta aparat Pemko Medan turun membatu. Seperti armada Damkarmat bisa dikerahkan untuk membersihkan lumpur, dan DLH mengerahkan truk sampahnya untuk mengakut sampah,” pinta Binsar.
Dalam peristiwa banjir ini, tambah Binsar, administrasi kependudukan (Adminduk) warga dan surat-surat berharga lainnya dipartikan banyak yang rusak atau hilang. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdikcapil) Kota Medan perlu membuka posko di sekitar lingkungan masyarakat untuk melayani warga yang adminduknya hilang atau rusak.
“Dalam hal ini, Disdukcapil Kota Medan kita minta turun langsung mendata warga yang kehilangan KTP, kartu keluarga, dan surat-surat berharga lainnya. Dan berikan solusi bagaimana menyelesaikannya,” tandasnya. (Red)
