Medan | Pemerintah pusat baik di tataran eksekutif dan legislatif tengah menggodok wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. Langkah tersebut diambil mengingat cost politik yang begitu besar harus dikeluarkan pemerintah sampai Pilkada dinyatakan sukses melahirkan pemimpin baru bagi daerahnya masing-masing.
Namun, tak sedikit pula pro dan kontra atas wacana tersebut. Sebagaimana diungkapkan salah satu politisi PDI Perjuangan Kota Medan, Robi Barus. Katanya, masyarakat Kota Medan saat ini sudah terbuka matanya mempelajari pentingnya politik. Jadi sangat disayangkan apabila semangat reformasi demokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun itu harus kandas karena alasan-alasan klasik.
“Kalau kami dari PDI Perjuangan kan, sebetulnya, semangatnya biarkan lah rakyat yang mimilih dan menentukan. Tapi ya tergantung kesepakatan di pusat, kalau kami ngikut aja yang di daerah ini,” ungkapnya, Selasa (5/8/2025).
Meskipun keputusan wacana Pilkada dipilih DPRD Kabupaten/Kota ada di pemerintah pusat, sebut Robi Barus, politisi di daerah juga bisa memberikan masukan terkait baik dan buruknya yang bakal terjadi di daerah, apabila wacana tersebut diwujudkan.
“(Pemilihan langsung) masyarakat punya gambaran siapa yang bakal mereka pilih (kepala daerahnya). Kalau nanti diwakilkan sama DPRD, balik lagi zaman dulu (Orde Baru, red). Dulu kan udah pernah kita buat seperti itu. Kenapa harus mundur ke belakang? Ya, tapi, persoalan apa pertimbangan pemerintah dan DPR, kembali kepada mereka (pusat) lah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan ini tak menampik bahwa, masyarakat Kota Medan sudah sangat pragmatis dalam menentukan arah putusan memilih calon yang mereka inginkan. Asalkan, suara yang diarahkan tersebut ada timbal balik yang pantas untuk mereka terima.
“Kalau (kepala daerah) dipilih DPRD, memang lebih gampang APH (Aparat Penegak Hukum) memantaunya jika terjadi money politics, ketimbang dipilih langsung masyarakat. Semua kebijakan itu ada plus minusnya. Kalau dipilih DPRD, kita-kita ini kecil peluangnya untuk ikut Pilkada, karena ditentukan partai politik (pusat). Dan hak masyarakat untuk menentukan siapa yang layak memimpin mereka sudah tak ada,” pungkasnya. (Red)
